KH Ma’ruf Amin “Yang Kontroversial Bukan Fatwa MUI, tapi Tanggapannya”

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin tidak setuju kalau fatwa-fatwa yang dikeluarkan Musyawarah Nasional (Munas) MUI belum lama ini dianggap sebagai fatwa kontroversial. Menurutnya, yang kontroversial justeru tanggapan terhadap fatwa MUI itu. “Jadi yang kontroversial itu tanggapannya, bukan fatwanya,” katanya dalam sebuah dialog di Hotel Mandarin Jakarta, Kamis (4/8) lalu.

Dialog yang bertajuk “Menyikapi Perbedaan Pasca Fatwa MUI” itu diselenggarakan oleh Kantor Berita Radio 68H, yang menampilkan pula cendekiawan Muslim dan tokoh Muhammadiyah Prof. Dawam Rahardjo, ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Fauzan Al Anshari, Direktur ICIP Dr. M. Syafii Anwar, dan Direktur ICRP Masdah Mulia.

Menurut Ma’ruf Amin, fatwa itu sudah melalui kajian sangat lama serta pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari masyarakat. Karena besarnya masalah, MUI tidak menggunakan Forum Komunikasi Fatwa, melainkan menggunakan Forum Munas Ulama yang dihadiri lebih dari 300 orang yang mempresentasikan ulama dari seluruh daerah dan dari seluruh ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. “Oleh karena itu saya melihat tidak ada lagi representasi ulama di luar Munas,” katanya tegas.

Ia menampik keras tudingan bahwa fatwa-fatwa itu akan menyulut konflik antar agama. “Saya ingin memperoleh penegasan, mana yang dianggap kontroversi. Bisa saja yang menanggapi salah faham, atau tidak faham, atau mengikuti faham yang salah,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Munas MUI 28 Juli lalu, dikeluarkan 11 fatwa yang beberapa diantaranya memicu pro-kontra di masyarakat. Ormas-ormas Islam dan mayoritas umat Islam rata-rata setju dengan butir-butir Fatwa yang bisa menjadi pedoman dalam hisup mereka. Namun sebagian kaum liberal dan sekularis, serta non-Islam, bereaksi sebaliknya. Ini terutama menyangkut diharamkannya umat Islam mengikuti ajaran Islam liberal, pluralisme dan sekularisme, serta fatwa bahwa aliran Ahmadiyah itu sesat. Denga dalih MUI tidak punya hak membuat fatwa seperti itu, mereka mengadakan beragam cara yang menggiring opini publik memusuhi MUI dan fatwa-fatwanya.

Bagi tokoh NU dan salah satu dari lima pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, munculnya pendapat-pendapat miring yang mencerca fatwa-fatwa itu, justeru membuatnya makin yakin bahwa ulama harus memberikan bimbingan dan pedoman. Harus memberikan fatwa-fatwa. “Sesungguhnya fatwa ulama itu, pertama adalah membetulkan aqidah. Taskhikhul aqidah. Jadi banyak aqidah yang menyimpang,” katanya mantap.

Ia menjelaskan, memahami aqidah itu ada metodanya. “Bukan seenaknya, mau ngomong semaunya. Seakalnya. Itu bukan agama, tapi mau-maunya sendiri,” katanya mengkritik kalangan liberal yang berani menafsirkan kaidah-kaidah agama tanpa memiliki ilmu yang diperlukan.

Ia melanjutkan, di dalam agama itu ada yang ditolir, namanya wilayah kebolehan berbeda pendapat, atau wilayatulmanhaj. “Ini harus ngaji dulu. Kalau ndak ngaji, ndak bakal paham ini. Ini ada ilmunya,” katanya menyindir. Wilayatulmanhaj itu orang boleh berbeda pendapat. “Kalau di luar wilayah itu namanya khuruuj’anilmanhaj. Dia sudah keluar. Dan ada kesepakatannya. Ada ijma’-nya. Bukan orang per-orang. Seenak udelnya saja.”

Menurutnya pula, ada kalanya pikiran atau pendapat yang diyakini benar oleh seseorang bisa dianggap tidak benar oleh orang lain. Sama-sama mengaku berasal dari Al-Qur’an. Untuk yang seperti itu, ulama akan meneliti benar atau tidaknya cara orang itu memahami Qur’an.

Di dalam memilih suatu pendapat, MUI menggunakan metode mana yang paling kuat. Yang unggul dan tidak unggul. Bukan asal memilih. Sebab ada pedomannya, yaitu “memberikan hukum dengan sesuatu yang tidak unggul sama dengan memberikan hukum dengan yang selain dengan hukum Allah”.

11 Fatwa Hasil Munas MUI VII

Munas VII Majelis Ulama Indonesia ditutup Jumat (29/7/2005) oleh Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta. Hasil Munas MUI yang patut disimak adalah 11 fatwa yang dirilis lembaga itu.

Berikut ini adalah 11 fatwa tersebut:

1) MUI mengharamkan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta.

2) MUI mengharamkan perdukunan dan peramalan termasuk publikasi hal tersebut di media.

3) MUI mengharamkan doa bersama antaragama, kecuali doa menurut keyakinan atau ajaran agama masing-masing, dan mengamini pemimpin doa yang berasal dari agama Islam. Fatwa ini dikeluarkan karena doa bersama antaragama dianggap sebagai sesuatu yang bid’ah atau tidak diajarkan dalam syariah agama Islam.

4) MUI mengharamkan kawin beda agama kecuali tidak ada lagi muslim atau muslimah untuk dinikahi.

5) MUI mengharamkan warisan beda agama kecuali dengan wasiat dan hibah.

6) MUI mengeluarkan kriteria maslahat atau kebaikan bagi orang banyak.

7) MUI mengharamkan pluralisme (pandangan yang menganggap semua agama sama), sekularisme dan liberalisme.

8) MUI memfatwakan, hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara dan tidak ada hak bagi negara merampas bahkan memperkecilnya, namun jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah kepentingan umum.

Pemerintah dapat mencabut hak pribadi untuk kepentingan umum jika dilakukan dengan cara musyawarah dan tanpa paksaan serta harus menyediakan ganti rugi dan tidak untuk kepentingan komersial.

9) MUI mengharamkan perempuan menjadi imam salat selama ada pria yang telah akil baliq. Perempuan mubah jika menjadi imam salat bagi sesama perempuan.

10) MUI mengharamkan aliran Ahmadiyah.

11) MUI memperbolehkan hukuman mati untuk tindak pidana berat.

Munas MUI VII Keluarkan 11 Fatwa

JAKARTA — Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke VII yang ditutup Jumat (29/7) ini oleh Wapres Jusuf Kalla, menghasilkan 11 fatwa dan sejumlah rekomendasi (taushiyah) sebagai sumbangsih MUI untuk kemajuan umat Islam, bangsa dan negara.

”Baru munas kali ini, MUI mengeluarkan banyak fatwa sampai 11, pada munas-munas sebelumnya, paling hanya tiga fatwa,” ujar Ketua Komisi Fatwa KH Ma’ruf Amin disela-sela Munas MUI ke VII di Jakarta, Kamis (28/7). Dari 11 fatwa yang dibahas di Komisi C, dua fatwa lebih bersifat penegasan dari fatwa yang sudah dikeluarkan sebelumnya.
‘Kedua fatwa itu merupakan pendapat ulama tentang faham Ahmadiyah dan Perkawinan beda agama. Dalam soal Ahmadiyah ini, fatwa tersebut menyebutkan bahwa Ahmadiyah Lahore maupun Qadiani, dinilai sebagai ajaran di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Untuk itu, MUI mendesak pemerintah segera tindakan tegas terhadap paham tersebut. Sementara untuk masalah perkawinan beda agama, munas MUI kali ini kembali menegaskan fatwa dari munas MUI ke II tahun 1980, yang menyebutkan perkawinan beda agama itu haram dan tidak sah.

‘Fatwa MUI yang dibacakan Sekretaris Komisi C, Hasanuddin, juga menyebutkan masalah praktik perdukunan dan peramalan yang dinilai sebagai hal yang haram, serta masalah acara doa bersama sebenarnya tidak dikenal dalam Islam sehingga disebut bid’ah. ”Untuk doa bersama dengan cara berdoa bergiliran adalah haram mengamini doa-doa dari agama lain, juga haram jika dilakukan doa bersama secara serentak, namun mubah hukumnya jika doa bersama dilakukan menurut agama masing-masing,” katanya.

‘Sementara terhadap masalah pemikiran Islam liberalisme, MUI menyebutkan sebagai hal yang haram bila liberalisme itu didefinisikan sebagai pemikiran Islam yang menggunakan pikiran manusia secara bebas, bukan pemikiran yang dilandaskan agama. Demikian juga dengan pandangan mengenai sekularisme. MUI juga menilai haram terhadap pandangan mengenai pluralisme, bila konsep itu diartikan sebagai pandangan yang menyebutkan bahwa semua agama adalah sama. ”Yang boleh adalah pluralitas yang diartikan sebagai kenyataan bahwa masyarakat memiliki agama yang berbeda-beda dan karenanya harus saling menghormati dan berdampingan dengan baik,” kata Hasanuddin.

‘Fatwa lainnya antara lain mengharamkan wanita menjadi imam sholat, hukuman mati pada tindak pidana tertentu, perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan fatwa tentang pencabutan hak milik kepentingan pribadi untuk kepentingan umum. Sementara itu, hasil sidang Komisi D menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, MUI juga mendukung gerakan penghematan nasional, pemberantasan praktik perjudian, pemberantasan pornografi dan pornoaksi, pemberantasan miras, narkoba, HIV/AIDS.

‘Selain itu, MUI mendesak pemerintah dan DPR membahas sejumlah RUU krusial, di antaranya RUU tentang pornografi dan pornoaksi, RUU tentang produk halal. Agenda tadi malam yaitu penyusunan 13 anggota formatur yang selanjutnya bertugas menyusun pengurus MUI Periode 2005-2010. Di antara yang duduk sebagai formatur, adalah Ketua Umum MUI priode 2000-2005 KH Sahal Mahfudh, Sekum MUI Din Syamsuddin, pewakilan Dewan Penasehat MUI Ali Yafi yang diwakilkan Tolchah Hasan, serta anggota lain yang dipilih berdasarkan zone wilayah dan perwakilan ormas Islam. Menurut ketua pelaksana Munas MUI VII Ichwan Syam, pemilihan ketua umum MUI tidak akan lepas dari fatsoen yang telah melekat lama di MUI, yaitu melibatkan dua ormas Islam terbesar NU-Muhammadiyah.

Ada Gejala Fenomena Jungkir-Balikan Fakta Ajaran Islam

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, Drs H A Murdjani Sani mengkonstatir belakangan ini ada gejala fenomena menjungkir-balikan fakta, hal tersebut perlu diwaspadai dan dicermati bersama.

Penjungkir-balikan fakta tersebut antara lain seperti terlihat dalam hukum fikih yang seakan mencoba mengubah kelaziman dengan berbagai alasan, lanjutnya saat kuliah subuh di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Jumat.

Salah satu contoh penjungkir-balikan fakta hukum fikih yang cukup menghebohkan dunia Islam ialah pelaksanaan shalat Jumat yang diimani dan khatibnya dari perempuan, sementara jemaahnya ada laki-laki. Ternyata dari hasil investigasi menduga jemaah laki-laki yang ikut shalat Jumat tersebut bukan muslim sejati.

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu mensinyaler pula gejala fenomena penungkir-balikan fakta tersebut juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan lain, dimana ada kecenderungan dari sementara pihak mengatakan yang benar itu salah dan sebaliknya yang salah dikatakan benar.

Kencederungan-kecenderungan memutar-balikan fakta itu nampaknya cuma dalam konteks untuk mengejar kehidupan duniawi semata atau karena pengaruh faham-faham sekuler, dan lupa akan kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat kelak.

“Padahal kehidupan bagi seseorang di dunia ini bagaikan musafir, hanya bersifat sementara, sedangkan kehidupan yang permanen, kekal dan abadi adalah di alam akhirat ,” ujarnya.

Dalam kuliah subuh di masjid kebanggaan kaum muslim di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, Murdjani yang sering menulis dan mengisi rubrik keagamaan di koran tersebut, mengajak terhadap sesamanya untuk meneladani Rasulullah Muhammad Saw yang lahir, hijrah dan wafat pada Rabi’ul Awal 14 abad silam.

“Walaupun keteladanan yang diperlihatkan Muhammad Saw pada 14 abad silam, tetapi contoh dan tauladan Rasulullah tersebut masih bisa dipergegangi, baik masa kini maupun akan datang, hingga akhir zaman nanti manakala kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan alam yang kekal abadi,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, dia mengungkapkan beberapa contoh tauladan yang ada pada Rasulullah Saw antara lain sikap kesederhanaan, kejujuran, dan kerja keras tanpa meminta belas-kasih atau menggantungkan pada orang lain.

Mengenai kesederhanaan atau kebersahajaan Rasulullah Saw, dia mencontohkan seperti terlihat dari keadaan rumah tangga beginda rasul, yang tidur di atas dipan terbuat dari pelepah korma dan bertikarkan daun pohon tersebut, sehingga dikala berbangun serta mau shalat masih nampak bekas pelepah pohon “tamar” (korma) itu di belakang badan nabi.

Namun ketika Ibnu Mas’ud menawarkan, tempat tidur yang baik, Rasulullah pun menjawab, “kehidupan di dunia ini hanya sementara, yang kekal abadi itu nanti di alam akhirat”.

(media-indonesia.com)