Pernyataan Sikap PB Pemuda Al-Irsyad tentang Pembantaian di Gaza

PERNYATAAN SIKAP PENGURUS BESAR PEMUDA AL-IRSYAD TENTANG PEMBANTAIAN DI GAZA (GAZA MASSACRE)

Sehubungan dengan aksi TERORISME BARBAR yang dilakukan pasukan Zionis Israel di Jalur Gaza hari-hari ini, Pengurus Besar PEMUDA AL-IRSYAD menyatakan:

1. MENGUTUK SEKERAS-KERASNYA aksi pasukan penjajah Yahudi itu. Ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang tidak malu-malu dilakukan oleh Israel secara telanjang di depan mata dunia.

2. Menyatakan KEKECAWAAN yang mendalam atas kembali gagalnya pemerintahan negara-negara Arab dalam menanggapi aksi terkutuk itu secara sepadan. Terutama kepada pemerintah Mesir yang tidak memberi kesempatan yang cukup kepada kaum muslimin dan bangsa Arab untuk memasuki pintu perbatasan Rafah, dan negara-negara Arab petro dollar yang enggan menggunakan pengaruhnya untuk menekan Israel dan Amerika Serikat -pendukung utama Israel- untuk menghentikan aksi terorisme skala besar mereka.

Karena pemerintah-pemerintah Arab tidak banyak berbuat untuk menyelamatkan rakyat Palestina, maka seharusnya mereka membiarkan para sukarelawan dan mujahidin bisa memasuki perbatasan Palestina-Mesir untuk membantu warga Gaza menghadapi para TERORIS YAHUDI itu.

3. Menuntut agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghukum keras tindakan terorisme akbar yang dilakukan Israel itu, dan menyeret para pemimpin Israel ke Mahkamah Internasional karena telah melakukan KEJAHATAN KEMANUSIAAN yang SISTEMIK di Palestina. Bila PBB tidak mau melakukan itu, berarti PBB melalukan kemunafikan telanjang. Dan ini kian membuktikan bahwa PBB adalah lembaga yang diarahkan oleh kekuatan hegemoni dunia, terutama AS, terhadap bangsa-bangsa lemah. PBB dan dunia selama ini selalu bereaksi sangat keras terhadap aksi kekerasan ‘kecil-kecilan’ yang dilakukan oleh kelompok Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam, tapi MEMBISU terhadap aksi TERORISME yang jauh lebih besar yang dilakukan AS dan Israel.

4. MENYERUKAN kepada seluruh warga Palestina, bangsa Arab, umat Islam, dan warga dunia yang punya nurani, untuk MEMBALAS perlakukan biadab Israel di Gaza dan tempat-tempat lainnya. Membalas adalah hak mereka yang dizalimi.

5. Menyerukan kepada seluruh kaum muslimin dan bangsa Arab untuk kembali menggalakkan AKSI BOIKOT terhadap produk-produk dari perusahaan yang selama ini MEMBANTU ZIONIS ISRAEL, seperti Coca Cola, Pepsi, McDonalds, KFC, Johnson & Johnson, Starbucks, dan lainnya. Jangan berikan uang Anda kepada erusahaan-perusahaan yang membantu bangsa zionis Israel itu embantai bangsa Palestina.

6. Menyerukan umat Islam di seluruh dunia untuk selalu BERDOA dan melakukan QUNUT NAZILAH bagi KEHANCURAN negeri dan bangsa ZIONIS ISRAEL.

Demikian pernyataan ini kami buat, dan semoga Allah Ta’ala membantu perjuangan para mujahidin di Palestina, Irak, Afghanistan, Somalia, Chechnya, dan di tempat-tempat lain. Semoga Allah Ta’ala meluluhlantakkan arogansi Zionis Israel. Semoga Allah Ta’ala menggerakkan hati-hati kaum muslimin seluruh dunia untuk membantu saudara-saudara mereka di Palestina dengan jiwa, harta, dan doa mereka.

Jakarta, 29 Desember 2008

PENGURUS BESAR PEMUDA AL-IRSYAD

GEIS CHALIFAH (Ketua Umum)

MANSYUR ALKATIRI (Sekretaris Jenderal)

Pemuda Al-Irsyad Dukung Penuh Kemerdekaan Kosovo

Al-Irsyad Online: Pengurus Besar (PB) Pemuda Al-Irsyad menyambut baik deklarasi kemerdekaan Republik Kosovo oleh parlemen Kosovo, pada Minggu 17 Februari 2008. Dengan deklarasi kemerdekaan yang diakui oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat ini, diharapkan bisa menyelesaikan masalah akut di wilayah Balkan ini, yang telah memakan korban puluhan ribu warga etnis Albania di Kosovo.

Dalam siaran persnya yang dikeluarkan pada hari Senin (18/9) itu, Pemuda Al-Irsyad meminta pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengakui kedaulatan negara baru tersebut. “Pemerintah hendaknya jangan ragu-ragu mengakui kemerdekaan tersebut, bila tidak ingin dianggap sebagai ‘membela’ kepentingan negara penindas Serbia,” kata Geisz Chalifah, ketua umum PB Pemuda Al-Irsyad.

Sebagaimana diketahui, tekad rakyat Kosovo untuk merdeka kian memuncak setelah Presiden Yugoslavia (saat itu, sebelum pecah) Slobodan Milosevic melancarkan program Serbianisasi, yang menjadikan warga etnis Albania yang mayoritas di Kosovo menderita berat. Milosevic bahkan akhirnya dengan brutal melancarkan serbuan ke Kosovo dan melakukan pembersihan etnis (ethnic cleansing) di Kosovo pada 1998-1999, yang memakan korban puluhan ribu warga keturunan Albania. Kejahatan besar itu baru berakhir setelah pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyerbu dan menghancurkan sasaran militer Serbia.

Republik Kosovo dihuni oleh 2,2 juta jiwa penduduk, yang 90 persennya adalah warga etnis Albania. Mayoritas warga Albania beragama Islam. Saat ini Kosovo dipimpin oleh Presiden Fatmir Sejdiu, dan Perdana Menteri Hashim Thaci.

Menurut sekretaris umum PB Pemuda Al-Irsyad, Mansyur Alkatiri, pernyataan dukungan penuh kepada kemerdekaan Kosovo itu didorong oleh rasa kemanusian dan ukhuwah Islamiyah. Ini juga merupakan wujud kepedulian Pemuda Al-Irsyad terhadap bangsa-bangsa yang terus ditindas oleh bangsa lain. Untuk itu pula, ia mengharapkan agar seluruh kaum muslimin di dunia juga menyambut baik kelahiran negara mayoritas muslim ketiga di Eropa itu, setelah Albania dan Bosnia-Herzegovona.

“Kami berharap langkah kami ini diikuti oleh kawan-kawan organisasi Islam lainnya, sekaligus sebagai tekanan kepada pemerintah agar tidak ragu mengakui kemerdekaan Republik Kosovo,” kata Mansyur. Pemuda Al-Irsyad juga berharap pemerintah RI bias membantu pembukaan perwakilan Kosovo di Jakarta.*

Pemuda Al-Irsyad Minta Pemerintah Dukung Kemerdekaan Kosovo

Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad meminta pemerintah Indonesia memberi dukungan diplomatik penuh bagi kemerdekaan Kosovo dari penjajahan negara Serbia, antara lain dengan memberi suara setuju pada kemerdekaan Kosovo itu di Dewan Keamanan PBB.

Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad meminta pemerintah Indonesia memberi dukungan diplomatik penuh bagi kemerdekaan Kosovo dari penjajahan negara Serbia, antara lain dengan memberi suara setuju pada kemerdekaan Kosovo itu di Dewan Keamanan PBB.

Pemuda Al-Irsyad juga mengharapkan kesadaran rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin, agar mereka menyuarakan dukungan politik yang kuat bagi upaya-upaya kemerdekaan Kosovo dari belenggu tirani Serbia. Tekanan dari umat Islam diharapkan bisa menghapus sikap ragu-ragu pemerintah RI mendukung kemerdekaan Kosovo di forum resmi internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB.

PB Pemuda Al-Irsyad juga menyesalkan sikap pemerintah Republik Indonesia, khususnya Departemen Luar Negeri, yang enggan memberikan dukungan itu dengan alasan ‘sensitif’. “Sikap itu bertentangan sekali dengan pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan,” kata Mansyur Alkatiri, sekretaris umum PB Pemuda Al-Irsyad pada Alirsyad Online (www.alirsyad.org).

Menurut Mansyur, apa yang terjadi di Kosovo sebetulnya adalah penjajahan, sebab rakyat Kosovo yang 90 persen penduduknya adalah etnis Muslim Albania tidak pernah setuju negaranya dimasukkan dalam negara Serbia. Apalagi negara Serbia terbukti merupakan negara fasis yang tega melakukan pembersihan etnis (ethnic cleansing) terhadap warga Muslim Albania beberapa tahun lalu, dan sebelumnya di Bosnia.

“Wilayah Kosovo dicaplok secara sepihak oleh orang-orang Serbia dulu. Dan kemudian mereka diperlakukan sebagai warga kelas dua oleh Beograd, dengan politik diskriminasi rasial, apalagi setelah Slobodan Milosevic

berkuasa di sana,” kata Mansyur. “Selain itu, secara ekonomi Kosovo juga dimiskinkan.”

Seperti diketahui, misi PBB di Kosovo yang diketuai oleh mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, menyatakan bahwa, “kemerdekaan Kosovo merupakan satu-satunya solusi bagi pemecahan konflik lama di wilayah itu.” Solusi merdeka ini juga didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, tapi ditentang keras oleh Rusia yang memiliki hak veto di PBB. Sedang Indonesia tetap bersikap “ragu-ragu.”

Pemerintah Kosovo sendiri yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Agim Ceku, mengancam akan menyatakan kemerdekaan Kosovo secara sepihak pada 28 November mendatang, bila DK PBB masih tidak menemukan kata sepakat.*