KH Ma’ruf Amin “Yang Kontroversial Bukan Fatwa MUI, tapi Tanggapannya”

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin tidak setuju kalau fatwa-fatwa yang dikeluarkan Musyawarah Nasional (Munas) MUI belum lama ini dianggap sebagai fatwa kontroversial. Menurutnya, yang kontroversial justeru tanggapan terhadap fatwa MUI itu. “Jadi yang kontroversial itu tanggapannya, bukan fatwanya,” katanya dalam sebuah dialog di Hotel Mandarin Jakarta, Kamis (4/8) lalu.

Dialog yang bertajuk “Menyikapi Perbedaan Pasca Fatwa MUI” itu diselenggarakan oleh Kantor Berita Radio 68H, yang menampilkan pula cendekiawan Muslim dan tokoh Muhammadiyah Prof. Dawam Rahardjo, ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Fauzan Al Anshari, Direktur ICIP Dr. M. Syafii Anwar, dan Direktur ICRP Masdah Mulia.

Menurut Ma’ruf Amin, fatwa itu sudah melalui kajian sangat lama serta pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari masyarakat. Karena besarnya masalah, MUI tidak menggunakan Forum Komunikasi Fatwa, melainkan menggunakan Forum Munas Ulama yang dihadiri lebih dari 300 orang yang mempresentasikan ulama dari seluruh daerah dan dari seluruh ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. “Oleh karena itu saya melihat tidak ada lagi representasi ulama di luar Munas,” katanya tegas.

Ia menampik keras tudingan bahwa fatwa-fatwa itu akan menyulut konflik antar agama. “Saya ingin memperoleh penegasan, mana yang dianggap kontroversi. Bisa saja yang menanggapi salah faham, atau tidak faham, atau mengikuti faham yang salah,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Munas MUI 28 Juli lalu, dikeluarkan 11 fatwa yang beberapa diantaranya memicu pro-kontra di masyarakat. Ormas-ormas Islam dan mayoritas umat Islam rata-rata setju dengan butir-butir Fatwa yang bisa menjadi pedoman dalam hisup mereka. Namun sebagian kaum liberal dan sekularis, serta non-Islam, bereaksi sebaliknya. Ini terutama menyangkut diharamkannya umat Islam mengikuti ajaran Islam liberal, pluralisme dan sekularisme, serta fatwa bahwa aliran Ahmadiyah itu sesat. Denga dalih MUI tidak punya hak membuat fatwa seperti itu, mereka mengadakan beragam cara yang menggiring opini publik memusuhi MUI dan fatwa-fatwanya.

Bagi tokoh NU dan salah satu dari lima pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, munculnya pendapat-pendapat miring yang mencerca fatwa-fatwa itu, justeru membuatnya makin yakin bahwa ulama harus memberikan bimbingan dan pedoman. Harus memberikan fatwa-fatwa. “Sesungguhnya fatwa ulama itu, pertama adalah membetulkan aqidah. Taskhikhul aqidah. Jadi banyak aqidah yang menyimpang,” katanya mantap.

Ia menjelaskan, memahami aqidah itu ada metodanya. “Bukan seenaknya, mau ngomong semaunya. Seakalnya. Itu bukan agama, tapi mau-maunya sendiri,” katanya mengkritik kalangan liberal yang berani menafsirkan kaidah-kaidah agama tanpa memiliki ilmu yang diperlukan.

Ia melanjutkan, di dalam agama itu ada yang ditolir, namanya wilayah kebolehan berbeda pendapat, atau wilayatulmanhaj. “Ini harus ngaji dulu. Kalau ndak ngaji, ndak bakal paham ini. Ini ada ilmunya,” katanya menyindir. Wilayatulmanhaj itu orang boleh berbeda pendapat. “Kalau di luar wilayah itu namanya khuruuj’anilmanhaj. Dia sudah keluar. Dan ada kesepakatannya. Ada ijma’-nya. Bukan orang per-orang. Seenak udelnya saja.”

Menurutnya pula, ada kalanya pikiran atau pendapat yang diyakini benar oleh seseorang bisa dianggap tidak benar oleh orang lain. Sama-sama mengaku berasal dari Al-Qur’an. Untuk yang seperti itu, ulama akan meneliti benar atau tidaknya cara orang itu memahami Qur’an.

Di dalam memilih suatu pendapat, MUI menggunakan metode mana yang paling kuat. Yang unggul dan tidak unggul. Bukan asal memilih. Sebab ada pedomannya, yaitu “memberikan hukum dengan sesuatu yang tidak unggul sama dengan memberikan hukum dengan yang selain dengan hukum Allah”.

Munas MUI VII Keluarkan 11 Fatwa

JAKARTA — Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke VII yang ditutup Jumat (29/7) ini oleh Wapres Jusuf Kalla, menghasilkan 11 fatwa dan sejumlah rekomendasi (taushiyah) sebagai sumbangsih MUI untuk kemajuan umat Islam, bangsa dan negara.

”Baru munas kali ini, MUI mengeluarkan banyak fatwa sampai 11, pada munas-munas sebelumnya, paling hanya tiga fatwa,” ujar Ketua Komisi Fatwa KH Ma’ruf Amin disela-sela Munas MUI ke VII di Jakarta, Kamis (28/7). Dari 11 fatwa yang dibahas di Komisi C, dua fatwa lebih bersifat penegasan dari fatwa yang sudah dikeluarkan sebelumnya.
‘Kedua fatwa itu merupakan pendapat ulama tentang faham Ahmadiyah dan Perkawinan beda agama. Dalam soal Ahmadiyah ini, fatwa tersebut menyebutkan bahwa Ahmadiyah Lahore maupun Qadiani, dinilai sebagai ajaran di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Untuk itu, MUI mendesak pemerintah segera tindakan tegas terhadap paham tersebut. Sementara untuk masalah perkawinan beda agama, munas MUI kali ini kembali menegaskan fatwa dari munas MUI ke II tahun 1980, yang menyebutkan perkawinan beda agama itu haram dan tidak sah.

‘Fatwa MUI yang dibacakan Sekretaris Komisi C, Hasanuddin, juga menyebutkan masalah praktik perdukunan dan peramalan yang dinilai sebagai hal yang haram, serta masalah acara doa bersama sebenarnya tidak dikenal dalam Islam sehingga disebut bid’ah. ”Untuk doa bersama dengan cara berdoa bergiliran adalah haram mengamini doa-doa dari agama lain, juga haram jika dilakukan doa bersama secara serentak, namun mubah hukumnya jika doa bersama dilakukan menurut agama masing-masing,” katanya.

‘Sementara terhadap masalah pemikiran Islam liberalisme, MUI menyebutkan sebagai hal yang haram bila liberalisme itu didefinisikan sebagai pemikiran Islam yang menggunakan pikiran manusia secara bebas, bukan pemikiran yang dilandaskan agama. Demikian juga dengan pandangan mengenai sekularisme. MUI juga menilai haram terhadap pandangan mengenai pluralisme, bila konsep itu diartikan sebagai pandangan yang menyebutkan bahwa semua agama adalah sama. ”Yang boleh adalah pluralitas yang diartikan sebagai kenyataan bahwa masyarakat memiliki agama yang berbeda-beda dan karenanya harus saling menghormati dan berdampingan dengan baik,” kata Hasanuddin.

‘Fatwa lainnya antara lain mengharamkan wanita menjadi imam sholat, hukuman mati pada tindak pidana tertentu, perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan fatwa tentang pencabutan hak milik kepentingan pribadi untuk kepentingan umum. Sementara itu, hasil sidang Komisi D menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, MUI juga mendukung gerakan penghematan nasional, pemberantasan praktik perjudian, pemberantasan pornografi dan pornoaksi, pemberantasan miras, narkoba, HIV/AIDS.

‘Selain itu, MUI mendesak pemerintah dan DPR membahas sejumlah RUU krusial, di antaranya RUU tentang pornografi dan pornoaksi, RUU tentang produk halal. Agenda tadi malam yaitu penyusunan 13 anggota formatur yang selanjutnya bertugas menyusun pengurus MUI Periode 2005-2010. Di antara yang duduk sebagai formatur, adalah Ketua Umum MUI priode 2000-2005 KH Sahal Mahfudh, Sekum MUI Din Syamsuddin, pewakilan Dewan Penasehat MUI Ali Yafi yang diwakilkan Tolchah Hasan, serta anggota lain yang dipilih berdasarkan zone wilayah dan perwakilan ormas Islam. Menurut ketua pelaksana Munas MUI VII Ichwan Syam, pemilihan ketua umum MUI tidak akan lepas dari fatsoen yang telah melekat lama di MUI, yaitu melibatkan dua ormas Islam terbesar NU-Muhammadiyah.