Audiensi PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah ke Mensesneg

Menteri Sekretaris Negara, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.,  menerima audiensi Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang dipimpin ketua umumnya, Abdullah Djaidi, di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin siang (23/10).

Selain Ketua Umum Abdullah Djaidi, ikut dalam audiensi itu adalah Sekretaris jenderal Abud Hadi Sungkar, Bendahara Umum Hamid Bagdadi, Ketua Panitia Pengarah Umar Husin Silim, dan ketua Panitia Pelaksana, Fahmi Askar.

Dalam pertemuan itu Abdullah Jaidi menjelaskan peran Al-Irsyad sejak sebelum merdeka hingga usianya yang sudah mencapai 103 tahun saat ini, serta mengingatkan kembali kesediaan Presiden RI untuk membuka Muktamar  Al-Irsyad Al-Islamiyyah ke-40 di Bogor pada 16-18 November mendatang. “Dalam  pertemuan kami dengan Presiden beberapa waktu lalu, beliau sudah menyatakan bersedia untuk membuka Muktamar nanti di Istana Bogor. Dan kami harapkan semua tetap berjalan sesuai rencana,” kata Abdullah Djaidi kepada Mensesneg.

 

Dalam pertemuan itu Mensesneg mengapresiasi peran dan kiprah Al-Irsyad selama ini, bersama-sama ormas islam yang lain, dalam membangun bangsa. Ia juga sangat mendukung harapan Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah agar Muktamar bisa dibuka Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

Di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba Presiden menghubungi Mensesneg via telpon. Setelah Mensesneg menyampaikan bahwa dirinya sedang menerima pengurus PP Al-Isyad Al-Islamiyyah maka Presiden menyampaikan salam kepada Al-Irsyad Al-Islamiyyah dan menyatakan tetap ingat janjinya untuk membuka Muktamar.* (MA)

Ketua Umum Al-Irsyad Apresiasi Pendirian Pusat Kajian Hadits di Madinah

Pernyataan Ketua Umum PP Al-Irsyad di Harian Ukadzh (Arab Saudi)

Harian Ukadzh (Okaz), surat kabar terbesar di Arab Saudi, memberitakan bahwa Ketua Umum Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Abdullah Al-Jaidi, memberi apresiasi tinggi terhadap keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mendirikan Pusat Kajian Hadits Nabi di Madinah.

“Syeikh Abdullah al-Jaidi menegaskan kepada harian Ukadzh bahwa keputusan raja untuk mendirikan Pusat Kajian Hadits Nabi merupakan wujud peran dan komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam melayani Islam,” tulis Ukadzh. “Beliau juga menambahkan bahwa  pemerintah Kerajaan Arab Saudi berada di garda terdepan dalam pembangunan program Al-Qur’an dan Sunnah dalam rangka melayani agama Islam.”

Dalam wawancara dengan surat kabar yang dicetak di kota Jeddah dan Riyadh itu, Abdullah Jaidi yang juga salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa berkat taufiq dari Allah SWT, Raja Salman telah diberikan kemudahan untuk menyebarkan dakwah yang lurus dan memperkuat manhaj Islam yang moderat. “Ini memang menjadi perhatian dan prioritas utama beliau hingga akhirnya Arab Saudi menjadi contoh dalam memberikan pengorbanan yang nyata  demi tersebarnya ajaran Islam dan nilai-nilainya yang luhur,” tegas Abdullah Al-Jaidi.

Pusat Kajian Hadits ini didirikan pemerintah Arab Saudi untuk mencegah penyalahgunaan hadits Nabi saw. oleh kelompok radikal. Beberapa kelompok ekstrem sering menggunakan hadits-hadits Nabi saw. untuk menjustifikasi tindakan kekerasan yang mereka lakukan.

Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan dekrit Raja Salman dan berkedudukan di kota Madinah, beranggotakan pakar-pakar Islam dari seluruh dunia, dan dipimpin oleh Syeikh Mohammed bin Hassan al-Sheikh, yang dikenal sebagai anggota Majelis Ulama Senior, organisasi keagamaan tertinggi di Saudi.

Menurut Kementerian Informasi Arab Saudi, para pakar ini akan berusaha meminimalkan interpretasi ajaran Islam yang keliru, yang dipakai untuk membenarkan tindakan teroris atau kelompok ekstrem. Lembaga baru ini juga akan bertugas ‘menentukan keaslian atau keontetikan hadits berdasarkan acuan ilmiah.* (MA)

Al-Irsyad Perkuat Peran Sosial

JAKARTA — Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyah, Abdullah Djaidi, menyatakan, organisasi yang dipimpinnya berupaya terus memperkuat peran sosialnya di tengah masyarakat. Penguatan peran sosial, kata dia, menjadi hal penting mengingat kondisi riil yang terjadi di masyarakat saat ini.

“Kemiskinan masih melanda dan bencana alam juga kerap terjadi di sejumlah daerah,” kata Abdullah saat memberikan sambutan dalam acara halalbihalal dan silaturahim Idul Fitri keluarga besar Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Jakarta, Kamis (8/10) malam. Ia mengatakan, warga dhuafa dan korban gempa kini sangat membutuhkan perhatian dari seluruh komponen bangsa.

Sebagai wujud nyata kepedulian, ungkap Abdullah, beberapa waktu lalu pihaknya membentuk badan amil zakat, infak, dan sedekah (Bazis). Badan ini menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada mereka yang berhak. ”Dana tersebut bisa disalurkan untuk kepentingan sosial amaliyah, juga dalam rangka dakwah dan pendidikan agama,” katanya.

Abdullah juga menyatakan, Al-Irsyad Al-Islamiyyah telah mendirikan posko bantuan untuk korban gempa Sumatra Barat. Menurut dia, bantuan yang diberikan tak hanya dalam bentuk fisik berupa keperluan sehari-hari, melainkan juga dukungan moral bagi para korban. ”Kami berharap para ulama dan dai berperan mengembalikan semangat mereka,” katanya.

Di sisi lain, Abdullah mengatakan pula bahwa Al-Irsyad Al-Islamiyyah juga akan terus meningkatkan perannya di bidang dakwah dan pendidikan. Selama ini, Al Irsyad memang telah berperan aktif dalam pendidikan dan dakwah. Ia mengatakan, Al-Irsyad telah memiliki sarana sekolah, masjid, rumah sakit, dan pondok pesantren.

Sarana-sarana tersebut, jelas Abdullah, tersebar di 23 wilayah dan 132 cabang Al-Irsyad di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya di acara tersebut, Menteri Agama (Menag), Maftuh Basyuni, menyambut baik peran dan kontribusi Al-Irsyad kepada masyarakat, khususnya dalam pengembangan program pendidikan.

Menurut Maftuh, program yang dikembangkan Al Irsyad sejalan dengan program dan fokus perhatian Departemen Agama (Depag) sejak 2005. Ia mengatakan, saat ini lembaga pendidikan di bawah Depag, 92 persennya dikelola swasta.

Namun, ia mengakui banyak kalangan yang memandang sebelah mata. Depag terus berupaya mengubah kondisi ini. * yus

Sumber: Harian Republika