Pemuda Al-Irsyad Minta Pemerintah Dukung Kemerdekaan Kosovo

Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad meminta pemerintah Indonesia memberi dukungan diplomatik penuh bagi kemerdekaan Kosovo dari penjajahan negara Serbia, antara lain dengan memberi suara setuju pada kemerdekaan Kosovo itu di Dewan Keamanan PBB.

Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad meminta pemerintah Indonesia memberi dukungan diplomatik penuh bagi kemerdekaan Kosovo dari penjajahan negara Serbia, antara lain dengan memberi suara setuju pada kemerdekaan Kosovo itu di Dewan Keamanan PBB.

Pemuda Al-Irsyad juga mengharapkan kesadaran rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin, agar mereka menyuarakan dukungan politik yang kuat bagi upaya-upaya kemerdekaan Kosovo dari belenggu tirani Serbia. Tekanan dari umat Islam diharapkan bisa menghapus sikap ragu-ragu pemerintah RI mendukung kemerdekaan Kosovo di forum resmi internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB.

PB Pemuda Al-Irsyad juga menyesalkan sikap pemerintah Republik Indonesia, khususnya Departemen Luar Negeri, yang enggan memberikan dukungan itu dengan alasan ‘sensitif’. “Sikap itu bertentangan sekali dengan pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan,” kata Mansyur Alkatiri, sekretaris umum PB Pemuda Al-Irsyad pada Alirsyad Online (www.alirsyad.org).

Menurut Mansyur, apa yang terjadi di Kosovo sebetulnya adalah penjajahan, sebab rakyat Kosovo yang 90 persen penduduknya adalah etnis Muslim Albania tidak pernah setuju negaranya dimasukkan dalam negara Serbia. Apalagi negara Serbia terbukti merupakan negara fasis yang tega melakukan pembersihan etnis (ethnic cleansing) terhadap warga Muslim Albania beberapa tahun lalu, dan sebelumnya di Bosnia.

“Wilayah Kosovo dicaplok secara sepihak oleh orang-orang Serbia dulu. Dan kemudian mereka diperlakukan sebagai warga kelas dua oleh Beograd, dengan politik diskriminasi rasial, apalagi setelah Slobodan Milosevic

berkuasa di sana,” kata Mansyur. “Selain itu, secara ekonomi Kosovo juga dimiskinkan.”

Seperti diketahui, misi PBB di Kosovo yang diketuai oleh mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, menyatakan bahwa, “kemerdekaan Kosovo merupakan satu-satunya solusi bagi pemecahan konflik lama di wilayah itu.” Solusi merdeka ini juga didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, tapi ditentang keras oleh Rusia yang memiliki hak veto di PBB. Sedang Indonesia tetap bersikap “ragu-ragu.”

Pemerintah Kosovo sendiri yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Agim Ceku, mengancam akan menyatakan kemerdekaan Kosovo secara sepihak pada 28 November mendatang, bila DK PBB masih tidak menemukan kata sepakat.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *