Pemerintah Hanya Akui Al-Irsyad Yang Disahkan Mahkamah Agung

JAKARTA — Konflik berkepanjangan agaknya masih menyisakan keraguan di kalangan sebagian anggota Al Irsyad Al Islamiyyah. Buktinya pertanyaan tentang bagaimana status pihak yang kalah masih mengemuka dalam Muktamar Al Irsyad Al Islamiyyah yang ke-38 yang digelar di Jakarta sejak tanggal 6 hingga 10 September ini.

Dalam ceramah yang diberikan oleh Direktur Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, Ditjen Kesbangpol, Depdagri, Suprapto, pada Jumat kemarin (8/9), pertanyaan tersebut mengemuka dari salah seorang muktamirin. Namun dengan tegas Suprapto menyatakan bahwa pemerintah hanya mengakui Al Irsyad yang resmi diputuskan oleh pengadilan.

”Pemerintah hanya mengakui ormas yang sudah dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung, dalam kasus ini, karena Al Irsyad ini yang dimenangkan, maka itu pulalah yang diakui keberadaannya oleh pemerintah,” tegasnya seusai membacakan ceramah tertulis Mendagri M Ma’ruf yang bertajuk ‘Perlunya Revisi UU Keormasan di Era Reformasi’.

Pernyataan ini mendapat respons positif dari sejumlah pengurus Al Irsyad Al Islamiyyah. Jawaban yang disampaikan Suprapto ini menepis keraguan sejumlah anggota Al Irsyad di daerah yang mempertanyakan status pihak yang kalah dalam banding di Mahkamah Agung. ”Pernyataan inilah yang terpenting untuk menepis keraguan sebagain kalangan,” ujar Ketua Umum Al Irsyad Al Islamiyyah, Hisyam Thalib.

Sementara itu sebagai organisasi pembaru ajaran Islam Al Irsyad berjanji akan terus berkhidmat memajukan pendidikan. Apalagi secara faktual masih banyak bagian dari umat Islam belum mendapat pelayanan pendidikan yang memadai. ”Seusai dengan cita-cita pendiriannya yang digagas Syeikh Ahmad Surkati,” kata Ketua Majelis Pendidikan PP Al Irsyad, Dr. Mohammad Noer, di sela muktamar.

Menurut Noer, memang harus diakui meski selama ini Al Irsyad sudah mempunyai sekitar 140 sekolah dari berbagai strata pendidikan, namun kualitasnya memang belum memuaskan. Bila diukur, maka peringkat kualitas institusi pendidikan yang dikelolanya masih berada pada tataran kualitas menengah ke bawah. Alhasil mau tidak mau bila ingin memberikan kontribusi terhadap umat, maka kualitas pendidikan perhimpunan ini harus dibenahi secara lebih serius lagi.

”Kendala banyak. Mulai dari masigh lemahnya sumber daya manusia dari para pendidikan yang mengajar di insitusi Al Irsyad. Ini terjadi karena selama ini AL Irsyad tidak mendidik sendiri para pengajar di sekolahnya. Selain itu juga soal sarana dan prasana pendidikan yang memadai. Kualitas gedung sekolah Al Irsyad misalnya masih banyak yang memprihatinkan,” kata Mohammad Noer lagi.

Pada sisi lain, lanjut Noer lemahnya kualitas pendidikan di sekolah Al Irsyad disebabkan juga belum maksimalnya kepedulian para anggota Al Irsyad itu sendiri. Data menunjukan bahwa 90 persen guru yang mengajar di sekolah ini bukan hasil pendidikan Al Irsyad. Yang lebih memprihatinkan 80 persen `orang’ AL Irsyad tidak menyekolahkan anak-anaknya di lembaganya sendiri.

‘Belum lagi soal lemahnya pendanaan pendidikan di Al Irsyad. Adanya hal inijelas akan berimbas kepada kaulitas pelayanan pendidikannya. Sekolah Al Irsyad banyak yang masih tidak nyaman untuk belajar. Jadi soal dana ini juga harus secara bertahap harus bisa dipecahkan. Orang Al Irsyad sendiri kini juga harus didorong agar lebih peduli kepada institusi pendidikannya,” tegas Mohammad Noer.

Tantangan lain adalah kurikulum yang belum jelas sehingga hanya menjadi kepanjangan dari yang disusun pemerintah. Akibatnya, Al Irsyad kehilangan ciri khasnya, termasuk hilangnya kemampuan berbahasa Arab serta penyerapan pengajaran akhlak keagamaan. Al Irsyad harus mengejar ketertinggalan dalam pendidikan karena hal itu serius.