KH Ma’ruf Amin “Yang Kontroversial Bukan Fatwa MUI, tapi Tanggapannya”

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin tidak setuju kalau fatwa-fatwa yang dikeluarkan Musyawarah Nasional (Munas) MUI belum lama ini dianggap sebagai fatwa kontroversial. Menurutnya, yang kontroversial justeru tanggapan terhadap fatwa MUI itu. “Jadi yang kontroversial itu tanggapannya, bukan fatwanya,” katanya dalam sebuah dialog di Hotel Mandarin Jakarta, Kamis (4/8) lalu.

Dialog yang bertajuk “Menyikapi Perbedaan Pasca Fatwa MUI” itu diselenggarakan oleh Kantor Berita Radio 68H, yang menampilkan pula cendekiawan Muslim dan tokoh Muhammadiyah Prof. Dawam Rahardjo, ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Fauzan Al Anshari, Direktur ICIP Dr. M. Syafii Anwar, dan Direktur ICRP Masdah Mulia.

Menurut Ma’ruf Amin, fatwa itu sudah melalui kajian sangat lama serta pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari masyarakat. Karena besarnya masalah, MUI tidak menggunakan Forum Komunikasi Fatwa, melainkan menggunakan Forum Munas Ulama yang dihadiri lebih dari 300 orang yang mempresentasikan ulama dari seluruh daerah dan dari seluruh ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. “Oleh karena itu saya melihat tidak ada lagi representasi ulama di luar Munas,” katanya tegas.

Ia menampik keras tudingan bahwa fatwa-fatwa itu akan menyulut konflik antar agama. “Saya ingin memperoleh penegasan, mana yang dianggap kontroversi. Bisa saja yang menanggapi salah faham, atau tidak faham, atau mengikuti faham yang salah,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Munas MUI 28 Juli lalu, dikeluarkan 11 fatwa yang beberapa diantaranya memicu pro-kontra di masyarakat. Ormas-ormas Islam dan mayoritas umat Islam rata-rata setju dengan butir-butir Fatwa yang bisa menjadi pedoman dalam hisup mereka. Namun sebagian kaum liberal dan sekularis, serta non-Islam, bereaksi sebaliknya. Ini terutama menyangkut diharamkannya umat Islam mengikuti ajaran Islam liberal, pluralisme dan sekularisme, serta fatwa bahwa aliran Ahmadiyah itu sesat. Denga dalih MUI tidak punya hak membuat fatwa seperti itu, mereka mengadakan beragam cara yang menggiring opini publik memusuhi MUI dan fatwa-fatwanya.

Bagi tokoh NU dan salah satu dari lima pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, munculnya pendapat-pendapat miring yang mencerca fatwa-fatwa itu, justeru membuatnya makin yakin bahwa ulama harus memberikan bimbingan dan pedoman. Harus memberikan fatwa-fatwa. “Sesungguhnya fatwa ulama itu, pertama adalah membetulkan aqidah. Taskhikhul aqidah. Jadi banyak aqidah yang menyimpang,” katanya mantap.

Ia menjelaskan, memahami aqidah itu ada metodanya. “Bukan seenaknya, mau ngomong semaunya. Seakalnya. Itu bukan agama, tapi mau-maunya sendiri,” katanya mengkritik kalangan liberal yang berani menafsirkan kaidah-kaidah agama tanpa memiliki ilmu yang diperlukan.

Ia melanjutkan, di dalam agama itu ada yang ditolir, namanya wilayah kebolehan berbeda pendapat, atau wilayatulmanhaj. “Ini harus ngaji dulu. Kalau ndak ngaji, ndak bakal paham ini. Ini ada ilmunya,” katanya menyindir. Wilayatulmanhaj itu orang boleh berbeda pendapat. “Kalau di luar wilayah itu namanya khuruuj’anilmanhaj. Dia sudah keluar. Dan ada kesepakatannya. Ada ijma’-nya. Bukan orang per-orang. Seenak udelnya saja.”

Menurutnya pula, ada kalanya pikiran atau pendapat yang diyakini benar oleh seseorang bisa dianggap tidak benar oleh orang lain. Sama-sama mengaku berasal dari Al-Qur’an. Untuk yang seperti itu, ulama akan meneliti benar atau tidaknya cara orang itu memahami Qur’an.

Di dalam memilih suatu pendapat, MUI menggunakan metode mana yang paling kuat. Yang unggul dan tidak unggul. Bukan asal memilih. Sebab ada pedomannya, yaitu “memberikan hukum dengan sesuatu yang tidak unggul sama dengan memberikan hukum dengan yang selain dengan hukum Allah”.

KH Ma’ruf Amin “Yang Kontroversial Bukan Fatwa MUI, tapi Tanggapannya”

Ditag di:    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *