Muscab Al-Irsyad Malang: Menggerakkan Kembali Roda Organisasi

Para Fungsionaris Baru PC Al-Irsyad Malang dan Pengurus PW Al-Irsyad Jawa Timur

 

Kurang dari satu bulan setelah Musyawarah Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyyah Jawa Timur dilaksanakan, Irsyadiyyin di kota Malang menyelenggarakan Musyawarah Cabang pada 30 Juni 2013.

Bertempat di gedung sekretariat PC Al-Irsyad Malang, di jalan Syarif Alqadri, Muscab dilaksanakan sebagai bentuk komitmen para anggota dan caretaker PC Al-Irsyad Malang untuk segera memilih ketua dan menyusun kepengurusan cabang yang telah lama terbengkalai.

Pada waktu caretaker PW Jatim berkunjung ke Malang (5 Mei 2013) diperoleh kesepakatan dengan caretaker PC Malang untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Cabang. Kesepakatan ini merupakan bagian dari “peta jalan” bagi organisasi -baik cabang maupun wilayah- untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali perjuangan dakwah Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Jawa Timur. Dan kesepakatan ini ternyata dibuktikan dengan sangat baik oleh teman-teman Irsyadiyyin di Malang.

Pertama kali mereka melaksanakan proses pendaftaran dan mobilisasi keanggotaan. Dengan jumlah anggota terdaftar (dan sudah memiliki NIA) sekitar 80 orang, aktifis PC Malang melangkah dan menyelenggarakan Musyawarah Cabang.

Proses musyawarah berjalan dengan lancar. Ada dua orang yang diajukan sebagai calon ketua, yaitu:  YAHYA ALAMUDI (memperoleh 24 suara) dan MUCHSIN ZAKI BAHANAN (memperoleh 15 suara). Kedua calon itu menyatakan kesediaannya untuk memimpin organisasi, dan disepakati keduanya menjadi ketua dan wakil ketua.

Walaupun proses dan acara Muscab PC Malang in berjalan sederhana dan cepat, namun satu hal yang perlu dicatat: Irsyadiyyin Kota Malang menampilkan harapan dan masa depan yang lebih baik.

Dalam sambutannya, ketua PW Al-Irsyad Jawa Timur Abdurrachman Bazargan menyatakan bahwa basis organisasi itu adalah anggota dan keanggotaan. “Tanpa anggota dan keanggotaan maka organisasi akan mati, hilang tak berbekas,” katanya.

Abdurrahman menekankan pentingnya untuk mengelola dan meningkatkan jumlah dan kualitas anggota dan keanggotaan. Sebab, hanya anggota lah yang memiliki hak dan kewajiban terhadap organisasi, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Mereka punya kewajiban untuk memperjuangkan mabda’ organisasi melalui program-program kerjanya, serta kewajiban mempertahankan warna dan identitas ideologi organisasi secara konsekuen.

“Anggota adalah kader pelopor yang memelihara dan menyelamatkan organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah,” tegasnya.

Qum Ilal Amaam, ilal Huda ya Banil Irsyad!

Laporan: Hasan Bahanan (Surabaya, PW Jatim)

Menteri Sosial Resmikan Islamic Center Al-Irsyad di Cipanas

Menag resmikan IC Cipanas, 7 Mei 2013

Menteri Sosial Dr. Salim Segaf al-Jufri hari ini (Senin, 6 Mei 2013) meresmikan “Islamic Center Syuhada Kuwait Al-Irsyad Al-Islamiyyah” yang terletak di Cipanas, Kabupaten Cianjur (Jawa Barat). Bangunan Islamic Center yang berdiri di atas tanah seluas sekitar dua hektar milik Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah ini merupakan bantuan dari Kuwait, yang dimaksudkan sebagai penghormatan atas para syuhada yang gugur selama agresi dan pendudukan Irak ke negeri Teluk itu di tahun 1990.

Saat meresmikan Islamic Center itu, Menteri Sosial berharap agar Islamic Center ini dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat Muslim Indonesia, khususnya yang berada di Cipanas dan sekitarnya. “Semoga Islamic Center ini dapat member manfaat besar terhadap kaum muslimin di negeri ini, khususnya di Cipanas dan Jawa Barat,” katanya.

Menteri Sosial juga menyoroti bahwa bantuan untuk Islamic Center Al-Irsyad di Cipanas ini hanyalah salah satu dari banyak bantuan yang telah diberikan pemerintah dan masyarakat Kuwait kepada Indonesia. Banyak bantuan lain berupa gedung-gedung pendidikan, rumah yatim piatu dan lainnya di seluruh Indonesia.

Sementara itu, ketua umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah H. ABDULLAH DJAIDI mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan bantuan dari Kuwait ini, dan berharap kerjasama ini akan terus berlangsung di masa depan. Abdullah juga menjelaskan bahwa organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah adalah organisasi Islam independen yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, yang berakidah Ahlussunah sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, yang bersih dari hal-hal yang bersifat bid’ah dan khurafat.

Abdullah Djaidi juga menjelaskan bahwa hubungan kesejarahan Al-Irsyad dengan Kuwait sudah berlangsung lama melalui persahabatan antara Syekh Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad, dengan Syekh Abdul Aziz ar-Rasyid, seorang ulama dan pendidik asal Kuwait yang dating ke Indonesia atas dorongan Syekh Ahmad Surkti pada pada 1930. Kedatangan syekh yang membawa pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh dan anti kolonialisme di saat bangsa Indonesia tengah bergolak melawan penjajahan Belanda ini, ternyata banyak berperan dalam menyadarkan semangat anti kolonialisme Belanda di kalangan warga Al-Irsyad dan bangsa Indonesia secara umum, melalui tulisan-tulisan di majalah milik Al-Irsyad Surabaya dan Bogor, serta kelompok-kelompok diskusi khusus. Kelompok diskusi di Surabaya malah sampai ditutup oleh Belanda. Syekh Abdul Aziz ini bahkan menikah dengan seorang gadis Cipanas, tempat yang menjadi lokasi Islamic Center ini.

Sedangkan menurut duta besar Kuwait Dr. Nasser Bareh al-Enezi, hubungan politik Indonesia-Kuwait secara resmi sudah berlangsung selama lima puluh tahun. Tapi sebetulnya, secara non-formal hubungan antara kedua masyarakat sudah berlangsung jauh lebih lama. Ia membenarkan informasi yang diungkapkan oleh ketua umum Al-Irsyad tentang Syekh Abdul Aziz ar-Rasyid, dan menyatakan itu sebagai salah satu bukti hubungan antar masyarakat kedua negara yang sudah terjalin lama.

Di kesempatan yang sama, Dr. Ahmad, ketua Maktab Syuhada Kuwait, menyatakan bahwa bantuan berupa Islamic Center ini merupakan pembuktian penghormatan besar pemerintah dan masyarakat Kuwait  terhadap para syuhada Kuwait yang gugur selama pendudukan Irak di tahun 1990. Penghormatan ini diwujudkan dalam bentuk amal-amal kemanusian, terutama bantuan pendirian fasilitas-fasilitan pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah di negeri-negeri lain yang membutuhkan. Selain di Indonesia, mereka juga membangun fasilitas sosial pendidikan di Filipina, Libanon, Nigeria, Mesir dan lainnya.

Khusus untuk Indonesia, pembangunan Islamic center ini yang terdiri dari masjid, lokal-lokal kelas belajar, Asrama siswa, sekolah tahfizul Qur’an dan lainnya, juga untuk makin mempererat persahabatan antara Kuwait dan Indonesia. “Ini membuktikan perhatian kami yang besar kepada kebutuhan umat Islam Indonesia,” katanya.

Islamic Center Al-Irsyad Al-Islamiyyah ini berdiri di atas tanah seluas dua hektar milik Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Bangunan yang telah berdiri saat ini berupa masjid jami’, 12 lokal kelas,  12 lokal asrama dan 2 rumah untuk guru khusus, yang akan digunakan sebagai lembaga pendidikan formal Al-Irsyad dan untuk kegiatan-kegiatan training dan perkaderan di lingkungan organisasi dan pendidikan Al-Irsyad Al-Islamiyyah.  Luas bangunan ini mencapai 25% dari seluruh luas tanah yang ada.*

MUCAB VII Al-Irsyad Bandung, Husein Attamimi Terpilih Kembali

Husein Abud Attamimi

Husein Abud Attamimi

Musyawarah Cabang VII Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Bandung telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 di Bandung. Selain membahas laporan pertanggungjawaban pengurus masa bakti sebelumnya, Muscab  juga kembali memberikan amanah kepada Ir. Hussein Abud Attamimi sebagai Ketua Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Bandung masa bakti 2013-2018. Selain itu, Muscab juga menghasilkan beberapa rekomendasi baik internal maupun eksternal.

Rekomendasi Internal yaitu :

1.    Saat ini Jum’iyyah Al-Irsyad Al-Islamiyyah telah berusia satu abad; sebuah rentang usia yang sudah cukup panjang. Meskipun demikian, jika dibandingkan ormas-ormas Islam pembaharu yang lain, harus diakui kiprah Al-Irsyad masih tertinggal jauh  di belakang. Sehubungan  kenyataan tersebut,  dimohon  kepada seluruh jajaran pengurus PP masa bakti 2012-2017 di bawah kepemimpinan Al-Ustadz Abdullah Al-Jaidi, untuk  menjadikan momentum usia satu abad Al-Irsyad  ini sebagai “Gerakan era baru kebangkitan Al-Irsyad Al-Islamiyyah dalam melakukan pengabdian kepada negara, bangsa dan masyarakat”, dengan aktif memberikan kontribusi  nyata dalam bidang Pendidikan, Dakwah, dan Sosial Ekonomi.

2.    Mulai tahun ajaran baru yang akan datang pihak Depdikbud  sudah akan memulai memberlakukan Kurikulum 2013. Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah  menghadapi kebijakan baru tersebut, kami mendesak Majelis Pendidikan dan Pengajaran PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah untuk sesegera mungkin menyelenggarakan Musyawarah Nasional Pendidikan dengan misi “Implementasi Kurikulum Berbasis Pendidikan Akhlak”

3.    Menyikapi kebijakan PP Al-Irsyad Alislamiyyah terkait dengan adanya kebijakan otonomisasi Lajnah Wanita dan Putri. Muscab ke VII Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, menyarankan sebaiknya hal itu diterapkan secara fleksibel, kondisional dan opsional (bersifat pilihan).

4.    Saat ini di seputar Bandung Raya khususnya dan Jawa Barat serta DKI umumnya, tengah dilanda musibah, seperti banjir dan tanah longsor. Sehubungan hal itu, kepada warga Irsyadiyyin Kota Bandung  dihimbau untuk senantiasa menjalin solidaritas dan kesetiakawanan sosial dengan turut membantu meringankan penderitaan  saudara-saudara kita yang saat ini tengah dilanda musibah  tersebut.

5.    Mengajak kepada  seluruh warga Irsyadiyyin Kota Bandung untuk menggunakan hak pilihnya dalam  perhelatan Pilkada (Pemilihan Walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat) dan memilih Cawalkot dan Cagub  yang jelas keberpihakannya kepada ummat Islam dan jelas komitmennya dalam menegakkan amar ma’ruf nahyi mungkar.

Sedangkan rekomendasi eksternal Muscab VII Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Bandung yakni:

1.    Meminta Pemerintah, baik pusat maupun daerah bersikap dan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang jelas-jelas telah  menyebarkan ajaran-ajaran sesat, khurafat dan tahayul serta menyuburkan gerakan pornografi dan pornoaksi, baik lewat tayangan film, sinetron, internet, handphone serta media cetak dan elektonik lainnya.

2.    Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan merupakan rahmatan lil’alamin. Oleh karena itu kami mengutuk aksi-aksi teror  yang dilakukan oleh segelintir orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan mengatasnamakan umat Islam, seraya mendesak pemerintah dan Polri untuk bekerja secara profesional dan tidak melakukan generalisasi, stigmatisasi, serta politisasi terhadap aksi-aksi teror tersebut untuk menyudutkan umat Islam.

Dari: Panitia Mucab VII Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Bandung

Wanita Al-Irsyad Menjadi Badan Otonom Kembali

Akhirnya, setelah melalui penantian panjang, Wanita Al-Irsyad kembali memperoleh status sebagai badan otonom di lingkungan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Dengan demikian, Wanita Al-Irsyad kini berhak mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk membuat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sendiri.

Status otonom ini menyusul langkah Pemuda Al-Irsyad yang lebih dulu menjadi badan otonom kembali pada tahun 2009 silam. Status otonom Wanita dan Pemuda Al-Irsyad telah dihapuskan dalam Muktamar Al-Irsyad Al-Islamiyyah ke-34 (tahun 1985) di Tegal.

Melalui Surat Keputusan nomor 15 tertanggal 19 Shafar 1434 H atau 2 Januari 2013, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah sesuai kewenangannya menurut Anggaran Dasar Al-Irsyad yang baru, memutuskan membentuk badan otonom Wanita Al-Irsyad. Bagi Wanita Al-Irsyad, dengan status otonom ini seolah “lahir kembali”, setelah sebelumnya menjadi otonom di tahun 1933 melalui Konfrensi Al-Irsyad di Surabaya, masih dengan nama Nahdhatul Mukminat.

Dalam SK berikutnya (nomor 16) PP Al-Irsyad juga mengangkat Dra.Fahima Askar untuk menjabat ketua umum Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad periode 2012 – 2017. Pengangkatan oleh PP ini dilakukan sekali ini saja karena Wanita Al-Irsyad belum dapat melaksanakan musyawarah besar dalam waktu dekat. PP juga menugaskan kepada Ketua Umum  dengan dibantu oleh Mufidah Said Bawazier, SE dan Dra. Solehah Bawazier untuk melengkapi personalia PB Wanita Al-Irsyad dan melaksanakan seluruh kewajiban PB Wanita Al-Irsyad tanpa kecuali sebagaimana tercantum dalam AD dan ART Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

Menurut ketua umum PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Al-Ustadz Abdullah Djaidi, pembentukan badan otonom Wanita Al-Irsyad ini dilakukan setelah mendengar saran-saran dari aktifis Wanita Al-Irsyad serta para tokoh senior dan mantan aktifis Wanita Al-Irsyad, baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Demikian pula dengan saran-saran dari Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah dan para senior serta aktifis Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

“Dan PP semakin mantap membuat keputusan otonomi ini setelah mendengar langsung kesiapan para calon pengurus Wanita Al-Irsyad dalam pertemuan dengan Pimpinan Pusat pada 26 Desember 2012 lalu,” kata Abdullah Djaidi.

Sementara itu, menurut Sekretaris Jenderal PP Al-Irsyad, Ir. Said Awod Sungkar, dengan dibentuknya badan otonom Wanita Al-Irsyad ini, maka akan ada perubahan struktur dalam Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyyah. “Struktur Majelis, Mursyid dan Lajnah Wanita Al-Irsyad di PP, PW dan PC Al-Irsyad dinyatakan tidak ada lagi,” kata Said Sungkar. Untuk itu, PP Al-Irsyad akan segera mengirim surat instruksi ke semua PW dan PC Al-Irsyad agar segera menghapus Mursyid dan Lajnah Wanita dari struktur PW dan PC, dan memfasilitasi terbentuknya Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad di daerah masing-masing.

Sebelum bernama Wanita Al-Irsyad, badan ini awalnya bernama Nahdhatul Mukminat, yang sebetulnya sudah dibentuk oleh kaum wanita di lingkungan Al-Irsyad pada 14 Mei 1930 (15 Dzulhijjah 1348 H) di Pekalongan, diketuai oleh Khadijah Al-Bakri. Ide pembentukan badan ini adalah Al-Ustadz Umar Naji, salah satu ulama besar Al-Irsyad yang juga murid utama Syekh Ahmad Surkati. Sampai tahun 1933, Nahdhatul Mukminat sudah memiliki cabang di Tegal, Jakarta, Bogor, Bangil, Bondowoso, Banyuwangi, Surabaya, Gebang (Kab. Cirebon), Cirebon dan Sungai Liat (Bangka).

Meski dibentuk oleh para irsyadiyat dan didukung penuh oleh pengurus Al-Irsyad di mana-mana, Nahdhatul Mukminat saat itu masih belum masuk secara resmi dalam struktur organisasi Al-Irsyad. Baru pada bulan April tahun 1933, tepatnya dalam Konfrensi Al-Irsyad di Surabaya, Nahdhatul Mukminat dinyatakan sebagai bagian dari Al-Irsyad dan berhak mengatur rumah tangganya dengan Anggaran Rumah Tangga sendiri.

Pada Kongres Al-Irsyad di Surabaya pada September-Pktober 1939, Nahdhatul Mukminat resmi mengganti nama menjadi Al-Irsyad Bagian Isteri. Dari awal berdirinya sampai terhenti sebagai badan otonom di tahun 1985, peran Wanita Al-Irsyad sangat menonjol, tidak saja dalam internal Al-Irsyad tapi juga di pentas nasional. Bahkan menurut banyak kalangan, gerak PC-PC Wanita Al-Irsyad saat itu bahkan lebih hebat dari PC-PC Al-Irsyad sendiri.

Secara internal Wanita Al-Irsyad memiliki dan mengelola banyak Taman Kanak-Kanak dan BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak), disamping banyak kegiatan sosial dan kewanitaan. Dan secara eksternal Wanita Al-Irsyad aktif sekali dalam berbagai agenda pergerakan Islam nasional, khususnya yang terkait dengan kalangan wanita. PB Wanita Al-Irsyad juga sudah ikut dan berperan aktif dalam Kongres Muslimin Indonesia pada Desember 1949 di Yogyakarta, diwakili oleh Azminah Hadi.*

Pandangan Al-Irsyad tentang Shalat Jumat di Hari Raya

Menyikapi jatuhnya Hari Raya Idul Adha 1433 H yang bertepatan dengan hari Jum’at, maka kembali timbul pertanyaan: “Apakah kita masih wajib mengerjakan shalat Jum’at setelah mengerjakan shalat Id?” Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melihat beragam pendapat dari para ulama.

Pendapat pertama; Tidak wajib mengerjakan shalat Jum’at, tapi masih berkewajiban shalat zhuhur. Pendapat ini dikenal dalam mazhab Ahmad bin Hanbal (Lihat dalam kitab Al-Mughni juz II, bab 106, karangan Ibnu Qudamah.

Pendapat kedua; Tetap mengerjakan shalat Jum’at mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. Ini sesuai hadist dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda,

Pada hari ini (Jum’at), telah berkumpul dua hari raya pada kalian. Maka barangsiapa ingin shalat hari raya, ini sudah mencukupi shalat Jum’atnya (tak lagi wajib dilakukan). Dan sesungguhnya kami akan tetap melaksanakan shalat Jum’at.” (HR. Abu Dawud)

Pendapat ini dianut oleh Imam Malik dan Abu Hanifah, dimana mereka berpendapat bahwa apabila ‘Id jatuh pada hari Jum’at, maka bagi mukallaf dituntut untuk mengerjakan keduanya. Hukumnya shalat ‘Id adalah sunnah, sedang shalat Jum’at hukumnya wajib. Dan yang sunnah tidak dapat menggugurkan yang wajib.

Pendapat ketiga; Tetap wajib mengerjakan shalat Jumat, tapi kewajiban ini hanya berlaku bagi penduduk kota (ahlul madinah). Adapun penduduk desa/kampung atau penduduk padang gurun (ahlul badawi) yang datang ke kota untuk shalat Id (dan shalat Jumat), sementara di tempatnya tidak diselenggarakan shalat Jumat, maka mereka boleh tidak mengerjakan shalat Jumat (tapi tetap shalat zhuhur).

Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi’i, seperti termuat dalam kitabnya Al-Umm, jilid I hal 212 bab Ijtima’ul ‘Idaian:

“Apabila terjadi ‘Id jatuh pada hari Jum’at, maka bagi orang yang berjauhan tempatnya tidak lagi berkewajiban shalat Jum’at sebagaimana keterangan Utsman (khalifah ketiga) dalam khutbahnya pada suatu hari ‘Id yang bertepatan dengan hari Jum’at.”

Khalifah Utsman bin Affan ra. pernah menyampaikan khutbah ‘Id pada hari Jum’at, yang antara lain:

“Barangsiapa dari Ahli ‘Aliyah (pinggiran Madinah) ingin menunggu pelaksanaan Jum’at, ia dipersilahkan menunggu, dan bagi yang ingin pulang dibolehkan pulang.” (HR. Imam Malik di dalam Al-Muwattha’)

Pendapat keempat; Tidak wajib lagi shalat Jum’at dan tidak pula shalat zhuhur. Ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan Abu Dawud:

Dari Wahab bin Kisan ra., ia berkata, “Telah berkumpul dua hari raya (Idul Fitri dan Jum’at) pada masa Ibnu Zubair. Kemudian beliau (Ibnu Zubair) menunda waktu shalat ‘Id hingga waktu permulaan siang hari. Kemudian ia berkhutbah dan turun dari khutbahnya (selesai khutbah). Dia (Ibnu Zubair) tidak datang memimpin shalat Jum’at pada siang harinya. Kemudian kami tanyakan masalah ini pada Ibnu Abbas, maka dia menjawab, ‘Dia (Ibnu Zubair) telah menjalankan sunnah Nabi saw.’”

KESIMPULAN PENDAPAT:

Membaca dari dalil-dalil dan pendapat tersebut di atas maka Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, setelah juga mempertimbangkan pemahaman serta praktek Mabadi Al-Irsyad, yang mana jika terdapat lebih dari satu pendapat dalam suatu perkara yang sama-sama rajih secara hukum maka akan dipilih pendapat yang lebih memudahkan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kami menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bagi mereka yang telah melaksanakan shalat ‘Id, maka shalat Jumat menjadi tidak wajib hukumnya, akan tetapi  tetap wajib melaksanakan atau menggantinya dengan shalat zhuhur. Bagaimanapun juga, bagi mereka yg mempunyai kelapangan waktu dan kesempatan, maka sebaiknya mendatangi shalat Jumat.

2. Bagi yang tidak melaksanakan shalat ‘Id, maka hukum shalat Jumat adalah wajib, kecuali terdapat rukhshah, seperti sakit atau lainnya, yang dapat membatalkannya. Jadi di sini hukum shalat Jumat kembali seperti asalnya (wajib).

Wallahu a’lam bishawab.

Demikianlah penjelasan di atas, semoga bermanfaat adanya.

PIMPINAN PUSAT AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH

Ketua Umum

ttd

H. ABDULLAH DJAIDI

Al-Irsyad Tolak Revisi UU KPK dan Pelemahan KPK

Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah memberi dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan Indonesia dari para koruptor di negeri ini. Maka, Al-Irsyad Al-Islamiyyah menentang keras upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh sementara kalangan, terutama melalui revisi UU KPK yang mengebiri kewenangan KPK.

Demikian dikatakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, KH Abdullah Jaidi, dalam siaran pers hari ini (Jumat, 5 Otober 2012), yang ditanda-tangani Abdullah Jaidi selaku ketua umum dan Said Sungkar selaku sekretaris jendral PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

Menurut Abdullah Jaidi, Al-Irsyad Al-Islamiyyah sangat kecewa dengan langkah anggota-anggota DPR RI yang mengusulkan revisi UU KPK yang mengebiri kewenangan KPK dan juga mengurangi anggaran untuk KPK. ”Perilaku anggota-anggota DPR itu bisa digolongkan sebagai upaya untuk menghalangi pemberantasan korupsi,” katanya tegas.

Al-Irsyad memandang, DPR dan pemerintah seharusnya menambah lagi kewenangan dan anggaran bagi KPK lebih besar lagi, mengingat dua lembaga lain yang berwenang menangani kasus korupsi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Agung, masih tidak efektif kerjanya. Ini mengingat korupsi di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan yang luar biasa besarnya. Bila pemerintah dan DPR tidak serius memberantasnya, maka azab Allah Ta’ala yang sangat pedih bisa datang sewaktu-waktu ke negeri ini.

Al-Irsyad melihat, upaya pelemahan KPK memang sudah lama dilakukan secara sistematis dan melalui berbagai jalur, antara lain lewat uji materi atas UU KPK di Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan membatalkan kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK, dan  juga dilakukan lewat kriminalisasi terhadap dua wakil ketua KPK yang lalu, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Dan sekarang ada upaya melalui Revisi UU KPK dan pengurangan anggaran untuk KPK oleh DPR.

Menghadapi semua upaya pelemahan itu, PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah berharap agar KPK tetap tegar dan pantang menyerah sebagai ujung tombak perang melawan korupsi. ”Ormas-ormas Islam siap membantu KPK dalam perang ini. Maka, bila DPR berani melemahkannya, maka Al-Irsyad bersama-sama ormas Islam lainnya akan menuntut agar DPR yang sekarang DIBUBARKAN saja karena tidak lagi mewakili kepentingan rakyat dan lebih memilih mewakili kepentingan para koruptor,” tegas Abdullah Jaidi.

Ia menambahkan, ormas-ormas Islam juga merupakan representasi rakyat, dalam hal ini umat Islam. Bahkan representasi umat Islam dalam ormas-ormas itu lebih nyata dibanding di DPR.*