MUCAB VII Al-Irsyad Bandung, Husein Attamimi Terpilih Kembali

Husein Abud Attamimi

Husein Abud Attamimi

Musyawarah Cabang VII Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Bandung telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 di Bandung. Selain membahas laporan pertanggungjawaban pengurus masa bakti sebelumnya, Muscab  juga kembali memberikan amanah kepada Ir. Hussein Abud Attamimi sebagai Ketua Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Bandung masa bakti 2013-2018. Selain itu, Muscab juga menghasilkan beberapa rekomendasi baik internal maupun eksternal.

Rekomendasi Internal yaitu :

1.    Saat ini Jum’iyyah Al-Irsyad Al-Islamiyyah telah berusia satu abad; sebuah rentang usia yang sudah cukup panjang. Meskipun demikian, jika dibandingkan ormas-ormas Islam pembaharu yang lain, harus diakui kiprah Al-Irsyad masih tertinggal jauh  di belakang. Sehubungan  kenyataan tersebut,  dimohon  kepada seluruh jajaran pengurus PP masa bakti 2012-2017 di bawah kepemimpinan Al-Ustadz Abdullah Al-Jaidi, untuk  menjadikan momentum usia satu abad Al-Irsyad  ini sebagai “Gerakan era baru kebangkitan Al-Irsyad Al-Islamiyyah dalam melakukan pengabdian kepada negara, bangsa dan masyarakat”, dengan aktif memberikan kontribusi  nyata dalam bidang Pendidikan, Dakwah, dan Sosial Ekonomi.

2.    Mulai tahun ajaran baru yang akan datang pihak Depdikbud  sudah akan memulai memberlakukan Kurikulum 2013. Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah  menghadapi kebijakan baru tersebut, kami mendesak Majelis Pendidikan dan Pengajaran PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah untuk sesegera mungkin menyelenggarakan Musyawarah Nasional Pendidikan dengan misi “Implementasi Kurikulum Berbasis Pendidikan Akhlak”

3.    Menyikapi kebijakan PP Al-Irsyad Alislamiyyah terkait dengan adanya kebijakan otonomisasi Lajnah Wanita dan Putri. Muscab ke VII Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, menyarankan sebaiknya hal itu diterapkan secara fleksibel, kondisional dan opsional (bersifat pilihan).

4.    Saat ini di seputar Bandung Raya khususnya dan Jawa Barat serta DKI umumnya, tengah dilanda musibah, seperti banjir dan tanah longsor. Sehubungan hal itu, kepada warga Irsyadiyyin Kota Bandung  dihimbau untuk senantiasa menjalin solidaritas dan kesetiakawanan sosial dengan turut membantu meringankan penderitaan  saudara-saudara kita yang saat ini tengah dilanda musibah  tersebut.

5.    Mengajak kepada  seluruh warga Irsyadiyyin Kota Bandung untuk menggunakan hak pilihnya dalam  perhelatan Pilkada (Pemilihan Walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat) dan memilih Cawalkot dan Cagub  yang jelas keberpihakannya kepada ummat Islam dan jelas komitmennya dalam menegakkan amar ma’ruf nahyi mungkar.

Sedangkan rekomendasi eksternal Muscab VII Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Bandung yakni:

1.    Meminta Pemerintah, baik pusat maupun daerah bersikap dan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang jelas-jelas telah  menyebarkan ajaran-ajaran sesat, khurafat dan tahayul serta menyuburkan gerakan pornografi dan pornoaksi, baik lewat tayangan film, sinetron, internet, handphone serta media cetak dan elektonik lainnya.

2.    Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan merupakan rahmatan lil’alamin. Oleh karena itu kami mengutuk aksi-aksi teror  yang dilakukan oleh segelintir orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan mengatasnamakan umat Islam, seraya mendesak pemerintah dan Polri untuk bekerja secara profesional dan tidak melakukan generalisasi, stigmatisasi, serta politisasi terhadap aksi-aksi teror tersebut untuk menyudutkan umat Islam.

Dari: Panitia Mucab VII Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Bandung

Wanita Al-Irsyad Menjadi Badan Otonom Kembali

Akhirnya, setelah melalui penantian panjang, Wanita Al-Irsyad kembali memperoleh status sebagai badan otonom di lingkungan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Dengan demikian, Wanita Al-Irsyad kini berhak mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk membuat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sendiri.

Status otonom ini menyusul langkah Pemuda Al-Irsyad yang lebih dulu menjadi badan otonom kembali pada tahun 2009 silam. Status otonom Wanita dan Pemuda Al-Irsyad telah dihapuskan dalam Muktamar Al-Irsyad Al-Islamiyyah ke-34 (tahun 1985) di Tegal.

Melalui Surat Keputusan nomor 15 tertanggal 19 Shafar 1434 H atau 2 Januari 2013, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah sesuai kewenangannya menurut Anggaran Dasar Al-Irsyad yang baru, memutuskan membentuk badan otonom Wanita Al-Irsyad. Bagi Wanita Al-Irsyad, dengan status otonom ini seolah “lahir kembali”, setelah sebelumnya menjadi otonom di tahun 1933 melalui Konfrensi Al-Irsyad di Surabaya, masih dengan nama Nahdhatul Mukminat.

Dalam SK berikutnya (nomor 16) PP Al-Irsyad juga mengangkat Dra.Fahima Askar untuk menjabat ketua umum Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad periode 2012 – 2017. Pengangkatan oleh PP ini dilakukan sekali ini saja karena Wanita Al-Irsyad belum dapat melaksanakan musyawarah besar dalam waktu dekat. PP juga menugaskan kepada Ketua Umum  dengan dibantu oleh Mufidah Said Bawazier, SE dan Dra. Solehah Bawazier untuk melengkapi personalia PB Wanita Al-Irsyad dan melaksanakan seluruh kewajiban PB Wanita Al-Irsyad tanpa kecuali sebagaimana tercantum dalam AD dan ART Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

Menurut ketua umum PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Al-Ustadz Abdullah Djaidi, pembentukan badan otonom Wanita Al-Irsyad ini dilakukan setelah mendengar saran-saran dari aktifis Wanita Al-Irsyad serta para tokoh senior dan mantan aktifis Wanita Al-Irsyad, baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Demikian pula dengan saran-saran dari Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah dan para senior serta aktifis Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

“Dan PP semakin mantap membuat keputusan otonomi ini setelah mendengar langsung kesiapan para calon pengurus Wanita Al-Irsyad dalam pertemuan dengan Pimpinan Pusat pada 26 Desember 2012 lalu,” kata Abdullah Djaidi.

Sementara itu, menurut Sekretaris Jenderal PP Al-Irsyad, Ir. Said Awod Sungkar, dengan dibentuknya badan otonom Wanita Al-Irsyad ini, maka akan ada perubahan struktur dalam Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyyah. “Struktur Majelis, Mursyid dan Lajnah Wanita Al-Irsyad di PP, PW dan PC Al-Irsyad dinyatakan tidak ada lagi,” kata Said Sungkar. Untuk itu, PP Al-Irsyad akan segera mengirim surat instruksi ke semua PW dan PC Al-Irsyad agar segera menghapus Mursyid dan Lajnah Wanita dari struktur PW dan PC, dan memfasilitasi terbentuknya Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad di daerah masing-masing.

Sebelum bernama Wanita Al-Irsyad, badan ini awalnya bernama Nahdhatul Mukminat, yang sebetulnya sudah dibentuk oleh kaum wanita di lingkungan Al-Irsyad pada 14 Mei 1930 (15 Dzulhijjah 1348 H) di Pekalongan, diketuai oleh Khadijah Al-Bakri. Ide pembentukan badan ini adalah Al-Ustadz Umar Naji, salah satu ulama besar Al-Irsyad yang juga murid utama Syekh Ahmad Surkati. Sampai tahun 1933, Nahdhatul Mukminat sudah memiliki cabang di Tegal, Jakarta, Bogor, Bangil, Bondowoso, Banyuwangi, Surabaya, Gebang (Kab. Cirebon), Cirebon dan Sungai Liat (Bangka).

Meski dibentuk oleh para irsyadiyat dan didukung penuh oleh pengurus Al-Irsyad di mana-mana, Nahdhatul Mukminat saat itu masih belum masuk secara resmi dalam struktur organisasi Al-Irsyad. Baru pada bulan April tahun 1933, tepatnya dalam Konfrensi Al-Irsyad di Surabaya, Nahdhatul Mukminat dinyatakan sebagai bagian dari Al-Irsyad dan berhak mengatur rumah tangganya dengan Anggaran Rumah Tangga sendiri.

Pada Kongres Al-Irsyad di Surabaya pada September-Pktober 1939, Nahdhatul Mukminat resmi mengganti nama menjadi Al-Irsyad Bagian Isteri. Dari awal berdirinya sampai terhenti sebagai badan otonom di tahun 1985, peran Wanita Al-Irsyad sangat menonjol, tidak saja dalam internal Al-Irsyad tapi juga di pentas nasional. Bahkan menurut banyak kalangan, gerak PC-PC Wanita Al-Irsyad saat itu bahkan lebih hebat dari PC-PC Al-Irsyad sendiri.

Secara internal Wanita Al-Irsyad memiliki dan mengelola banyak Taman Kanak-Kanak dan BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak), disamping banyak kegiatan sosial dan kewanitaan. Dan secara eksternal Wanita Al-Irsyad aktif sekali dalam berbagai agenda pergerakan Islam nasional, khususnya yang terkait dengan kalangan wanita. PB Wanita Al-Irsyad juga sudah ikut dan berperan aktif dalam Kongres Muslimin Indonesia pada Desember 1949 di Yogyakarta, diwakili oleh Azminah Hadi.*