PW Al-Irsyad Papua Akan Bangun Kompleks Pendidikan Al-Irsyad

Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Papua akan mendapat tanah waqaf di kawasan Abepura, Jayapura. Di atas tanah itu direncanakan akan dibangun kompleks pendidikan Al-Irsyad, dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi.

Demikian dilaporkan oleh PW Al-Irsyad Papua saat bertemu dan berdialog dengan sekretaris jenderal Pimpinan Pusat Al-Irsyad, Dr. Mochamad Noer, di Jayapura, medio Agustus lalu. Untuk memuluskan rencana besar tersebut, PW Papua minta partisipasi dari PP Al-Irsyad.

Hadir pula dalam dialog itu staf pengurus dari PC Al-Irsyad Kota Jayapura dan Kab. Keerom.

Rencana Al-Irsyad Papua itu direspon positif oleh Sekjen PP. “PP berkomitmen penuh membantu setiap kegiatan PW dan PC dalam batas-batas kemampuan yang ada,” katanya. Khusus mengenai kompleks pendidikan, sekjen meminta PW Papua memprioritaskan pengurusan tanah wakaf itu, serta segera memulai pembangunan dari Taman Kanak-Kanak.

Dalam acara dialog itu PW Jayapura dan kedua PC (Jayapura dan Keerom) berharap agar PP Al-Irsyad agar lebih memperhatikan kegiatan di cabang-cabang yang Islam menjadi minoritas. Dilaporkan pula bahwa PW Papua sedang merencanakan pendirian cabang baru di tiga kabupaten, yaitu Kab. Jayapura, Merauke, dan Timika.

“PP menyambut baik upaya mendirikan cabang-cabang yang telah direncanakan oleh PW Papua,” kata Sekjen.

Menanggapi permintaan irsyadiin di Papua agar Pimpinan Pusat menerbitkan media yang bisa menjadi sarana komunikasi seluruh irsyadiin, termasuk di Papua, Sekjen juga meresponnya dengan baik. “Insya Allah PP akan mengaktifkan kembali Mimbar Al-Irsyad yang pernah terbit di tahun 2007, dan dalam bulkan Agustus 2008 ini akan segera diterbitkan,” kata Sekjen.

Namun Sekjen juga meminta maaf karena PP saat ini belum dapat memberi bantuan untuk menaikkan honor guru-guru di sekolah-sekolah Al-Irsyad, khususnya di Kab. Keerom. Ini karena keterbatasan sana yang dimiliki PP.

Sebagaimana diketahui, di Kab. Keerom sudah cukup lama terdapat Kompleks Pendidikan Al-Irsyad, dari TK sampai Madrasah Aliyah (MA). Semakin hari animo masyarakat makin besar untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Al-Irsyad. Tapi karena keterbatasan finansial, mereka hanya bisa memberi honorarium yang sangat kecil terhadap para guru. Namun para guru itu tetap punya semangat tinggi untuk mengajar dan memajukan sekolah itu, meski honor yang diperoleh hanya cukup untuk makan paling lama satu minggu saja. Keikhlasan menjadi pendorong utama para guru itu mengajar di sekolah Islam Al-Irsyad, di tengah kepungan sekolah misionaris yang besar dananya.

Untuk sedikit membantu, dalam kunjungan kerja tersebut PP memberi bantuan berupa buku-buku paket untuk Madrasah Ibtidaiyah (kelas 1-6), serta beberapa alat peraga TK, seperti mandi bola, serta dana sebesar Rp 5 juta untuk bantuan pendidikan di Keerom.

Sehari sebelumnya, sekjen PP diundang jamuan makan oleh ketua PW Al-Irsyad Papua, Dr. M. Musa’ad, M.Si, yang juga dosen senior di Universitas Cenderawasih.* (MA)

Eksekusi Kramat Raya 25 Berjalan Mulus

Alhamdulilah, silang sengketa terhadap gedung sekretariat Al-Irsyad Kramat Raya 25 pun berakhir. Dan penggunaan gedung tersebut kini menjadi kewenangan Pimpinan Pusat Al-Irsyad yang sah.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan eksekusi gedung milik Al-Irsyad Al-Islamiyyah itu pada hari Jumat, 29 Agustus 2008. Eksekusi yang berlangsung mulus tersebut sesuai keputusan Mahkamah Agung No. 1702 K/PDT/2004, dimana kemudian kewenangan penggunaannya diserahkan kepada Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah dibawah pimpinan H. Abdullah Djaidi.

Dalam eksekusi itu, tim eksekutor dari PN Jakarta Pusat yang berjumlah empat orang dipimpin oleh Jerry B. Rampen SH, dibantu petugas dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Kodim 0501 Jakarta Pusat, Pamong Praja Jakarta Pusat, dan Kogar  DKI Jakarta.

Hadir menyaksikan pengambilalihan gedung tersebut antara lain H. Abdullah Djaidi (ketua umum PP Al-Irsyad), Ridho Baridwan SH (wakil ketua umum), Ir. Hisyam Thalib (wakil ketua Dewan Istisyariah), Geys Chalifah dan Mansyur Alkatiri (ketua umum dan sekretaris umum PB Pemuda Al-Irsyad), Malik Bawazir (kuasa hukum PP Al-Irsyad), Zeyd Amar (kepala sekretariat PP Al-Irsyad), dan pengurus PP lainnya, serta para aktifis Pemuda Al-Irsyad dari Jakarta dan Bogor.

Pelaksanaan eksekusi sebelumnya sempat dihalangi oleh segerombolan orang yang dipimpin Ja’far Thalib dan pengacara Muadz Mashadi. Namun upaya melawan hukum itu akhirnya tak berarti apa-apa di hadapan tim eksekutor.

Pelaksanaan eksekusi ini diliput oleh banyak media massa, baik cetak maupun elektronik.

Kepada wartawan ketua umum PP Al-Irsyad H. Abdullah Djaidi menyatakan pihaknya bersyukur atas berlangsungnya eksekusi tersebut sesuai yang diharapkan.

“Dengan diserahkannya kembali kantor sekretariat Al-Irsyad ini menandakan telah selesainya seluruh permasalahan internal Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah, yang telah menyita waktu dan energi cukup besar dari warga dan simpatisan Al-Irsyad,”  kata Abdullah Djaidi.

Abdullah Djaidi juga mengimbau kepada mereka yang selama ini berseberangan untuk menjadikan momen tersebut sebagai ajang bersatu kembali. Sehingga dapat bersama-sama mengantarkan Perhimpunan menuju cita-citanya demi kemaslahatan umat.

Gedung Al-Irsyad di Jl. Kramat Raya bernomor 25 itu terdiri dari empat lantai dan saat ini disewa oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Nusa Mandiri, PT Al-Wahida Marketing Inc., dan Course Make Easy (COME). Untuk itu eksekutor PN Jakpus menetapkan bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2008 semua penyewa hanya berurusan dengan PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah dibawah kepemimpinan H. Abdullah Djaidi.

Pimpinan Pusat juga memiliki wewenang penuh terhadap semua aset dan area gedung utama, serta dibenarkan untuk membangun apapun juga di area tersebut.

Kendati jalannya eksekusi berjalan mulus, masih  ada sedikit masalah yang segera akan ditindak-lanjuti, yaitu bangunan Sekretaria Al-Irsyad bernomor 23-G yang terletak di sisi kiri belakang gedung utama Al-Irsyad yang dari dulu menjadi sekretariat resmi PP Al-Irsyad sejak era kepemimpinan Geys Amar, SH. Sayangnya pihak kuasa hukum Yayasan Dana Bantuan tidak mengakui adanya sekretariat tersebut.

Menghadapi ketidakjujuran pihak kuasa hukum mereka itu, ketua umum PP Al-Irsyad Abdullah Djaidi bertekad untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas. Ia mengharapkan semua pihak bersikap jujur dan terbuka, tidak menutup-nutupi yang haq. Apalagi ini menyangkut amanat umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. (* ZA )