Al-Irsyad Bandung Mensikapi Pilkada

Pilkada kota Bandung yang akan kita jalani dalam mulai bulan ini seharusnya mengambil contoh dari Pilgub yang baru lalu. Masih banyaknya warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya harus menjadi bahan evaluasi bersama, apakah memang tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah, atau memang proses administrasi dan pendataan yang tidak baik, oleh karena itu peran KPU harus dituntut maksimal agar seminimal mungkin warga yang tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk warga Al-Irsyad pada khususnya dan masyarakat kota Bandung pada umumnya kami himbau dapat memanfaatkan kesempatan pertama Pilkada kota Bandung yag dipilih langsung oleh rakyatnya, gunakan hak pilih secara benar dan bertanggung jawab.

Pemimipin Kota Bandung ke depan mempunyai tugas berat, karena benar-benar harus membawa aspirasi Ummat, mempunyai banyak pekerjaan rumah yang tidak ringan dengan segala permasalahan yang ada, untuk itu dibutuhkan pemimpin yang benar-benar Amanah, memperhatikan kepentingan Ummat, membawa kota Bandung bersih dari segala bentuk-bentuk kemaksiatan, serta membersihkan mental-mental Birokrat dari segala bentuk kecurangan dan memperkaya diri sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat menikmati haknya secara adil dan dapat menunaikan kewajibannya secara benar dan tanpa paksaan.

Al-Irsyad Al-Islamiyyah sebagai salah satu ormas Islam yang tidak melakukan politik praktis secara langsung tidak akan pernah berafiliasi dengan Partai Politik manapun, akan tetapi bukan berarti Al-Irsyad tidak peduli dengan situasi politik yang berkembang di masyarakat. Secara Organisasi kita mempunyai tujuan yang jelas dalam bidang Dakwah, Pendidikan, dan Sosial, sehingga dalam perjuangannya kita akan melakukan Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam berbagai bidang garapan baik secara pribadi maupun berjamaah dengan masyarakat yang mempunyai aspirasi dan perjuangan yang sama.

Dimanapun aktivitasnya, kita tetap meminta warga Al-Irsyad selalu konsisten dengan perjuangan Dakwahnya, sehingga apabila secara pribadi dia akan menjadi pejabat Publik, kita tidak akan menolaknya, akan tetapi tidak atas nama Al-Irsyad, dan diharapkan dia tetap konsisten untuk berada pada jalan Dakwah nya, baik dia sebagai anggota Legislatif maupun Eksekutif. Begitu pula sebaliknya dalam menilai calon anggota Legislatif dan Eksekutif yang berkembang di masyarakat, dihimbau Warga Al-Irsyad tidak berpihak kepada Pejabat-pejabat Publik yang tidak mempunyai keberpihakan kepada Dakwah Islam. Dengan memegang prinsip tersebut, insya Allah Rahmatan Lil Aalamin akan kita capai. Dengan berbekal kepada Ridho Allah, maka yang merasakan nikmatnya tidak cuma Umat Islam akan tetapi juga Umat non Islam, akan tetapi sebaliknya apabila kita membiarkan dan tidak peduli dengan segala kecurangan, ketidak adilan, dan kemaksiatan yang berkembang, maka kerusakan akan Alloh timpakan kepada semua masyarakat, termasuk Umat Islam didalamnya, Naudzu Billahi min Dzalik.

 Bandung, 19 Juni 2008

 Ir. Husein Abud Attamimi (Ketua Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Bandung)

Tanggapan Al-Irsyad Bandung tentang Ahmadiyah dan Penyelesaiannya

1. Perlu disosialisasikan oleh aparat kepolisian dan penegak hukum bahwa kasus JAI (Jamaah Ahmadiyah Indonesia) adalah “MURNI” permasalahan internal Umat Islam, dan tidak  terkait dengan permasalahan agama lain, apalagi permasalahan kebebasan beragama. Langkah ini perlu dilakukan agar permasalahan tidak makin meluas, dan fihak-fihak yang tidak   terkait langsung terutama dari luar Umat Islam tidak turut campur dalam urusan tersebut.

2. Permasalahan JAI, tidak ubahnya sama dengan permasalahan “penodaan suatu agama (agama Islam)” yang telah terjadi sebelumnya di Indonesia (kasus Nabi palsu, dll), sehingga penyelesaiannya cukup dilakukan antara Umat Islam dengan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, tidak terkait dengan kebebasan beragama, apalagi HAM.

3. Apabila semua bisa memahami point satu dan dua tersebut dengan benar dan arif, harusnya tidak perlu ada ‘tindak kekerasan’ terhadap fihak tertentu. Peristiwa bentrokan massa yang terjadi belakangan ini lebih banyak dikarenakan permasalahan JAI sudah dibahas “terlalu luas”, keluar dari batas-batas yang disebutkan di atas, dan Pemerintah tidak bertindak cepat.

4. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum harusnya tidak membiarkan permasalahan JAI berlarut-larut. Kalau kasus-kasus penodaan agama Islam sebelumnya bisa diselesaikan secara cepat, kenapa tidak permasalahan JAI diselesaikan dengan cara yang sama dan cepat, apalagi Pemerintah (diwakili oleh Bakorpakem) sudah melihat langsung di lapangan, menanyakan langsung kepada anggota-anggota JAI, serta telah menyimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan secara tertulis oleh JAI tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan serta merekomendasikan pembubaran Ahmadiyah, ditambah dengan masukan dari MUI dan Ormas-ormas Islam, sehingga harusnya Pemerintah dan Aparat Penegak hukum tidak perlu lagi menunda Keputusan mengenai JAI, mengambil keputusan cepat untuk membubarkan atau menutup JAI.

5. Meminta kepada Aparat Penegak Hukum bertindak adil dalam menyelesaikan bentrokan massa di Monas beberapa waktu yang lalu dengan memanggil semua unsur yang terlibat bentrokan, baik dari FPI maupun AKKBB, sehingga terlihat jelas akar permasalahannya, dan masyarakat tidak terlalu gegabah mendeskriditkan salah satu fihak.

Bandung, 06 Juni 2008

Husein Abud Attamimi (Ketua Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Bandung)