Putusan Kasasi MA Harus Jadi Rujukan Al Irsyad

JAKARTA — Keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung dinilai sebagai penentu akhir dari konflik yang terjadi di tubuh pengurus Al Irsyad Al Islamiyyah. Anggota Al Irsyad diminta untuk bertabayyun dan melihat ke depan menjelang Muktamar ke-38. ”Tapi, biasa kalau di keluarga ada yang tidak puas, tapi keputusan MA itu sudah jelas tentukan siapa yang benar dan salah,” kata Ketua Umum Al Irsyad, H Hisyam Thalib, kepada Republika, Selasa (27/12).

Pernyataan Hisyam ini diungkapkan untuk menanggapi langkah pengurus PP Al Irsyad kubu Farouk Badjabir dan Masdun Pranoto yang masih mempertanyakan putusan kasasi MA itu. Kasasi MA diputuskan akhir 2004 dengan menolak banding yang diajukan kubu Farouk. ”MA menganggap hasil Muktamar Luar Biasa (MLB) Cilacap cacat hukum,” kata Ketua Majelis Dakwah Al Irsyad, KH Abdullah Zaidi.

Mengenai pernyataan sikap yang diajukan kubu Farouk ke MA, Hisyam menganggap itu sebagai tindakan ilegal. Alasannya, Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang diadakan kubu Farouk di Pekalongan baru-baru ini tidak diatur dalam AD ART organisasi. Lagi pula, lanjutnya, penyelenggaraan kegiatan itu atas undangan pribadi, bukan pengurus pusat. ”Dengan keputusan MA itu, kami mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk mengamankannya secara hukum,” imbuhnya.

Saat memberikan penjelasan ini, Hisyam didampingi Sekjen Al Irsyad, Geys Ammar; Ketua Majelis Dakwah, KH Abdullah Zaidi; dan Sekretaris Hubungan Luar Negeri, Lutfi A Tamimi. Hisyam berpesan kepada seluruh warga Al Irsyad untuk saling bertabayyun dan melihat ke depan. ”Sebentar lagi akan ada musyawarah pimpinan untuk menentukan muktamar ke-38, insya Allah Al Irsyad kita bangkitkan lagi dari keterpurukan,” ujarnya. Geys menegaskan bahwa putusan MA sudah diambil sesuai dengan fakta hukum yang ada. Pihaknya sama sekali tidak mempengaruhi majelis hakim untuk memenangkan perkara ini. ”Tidak ada pihak ketiga yang mengintervensi MA,” tandasnya.

Dilihat dari substabsi masalahnya, Geys memandang kepengurusan Al Irsyad yang dipegangnya saat ini sudah benar. Karena Indonesia merupakan negara hukum maka ia meminta agar semua pihak menghormati keputusan MA itu. ”Kalau sudah ada keputusan hukum yang berlaku dari MA, tidak boleh ada lagi yang melanggarnya, kecuali keputusan MA ada yang cacat hukum,” sergahnya. (djo )

Sumber: Republika Online edisi Rabu, 28 Desember 2005.

KH Ma’ruf Amin “Yang Kontroversial Bukan Fatwa MUI, tapi Tanggapannya”

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin tidak setuju kalau fatwa-fatwa yang dikeluarkan Musyawarah Nasional (Munas) MUI belum lama ini dianggap sebagai fatwa kontroversial. Menurutnya, yang kontroversial justeru tanggapan terhadap fatwa MUI itu. “Jadi yang kontroversial itu tanggapannya, bukan fatwanya,” katanya dalam sebuah dialog di Hotel Mandarin Jakarta, Kamis (4/8) lalu.

Dialog yang bertajuk “Menyikapi Perbedaan Pasca Fatwa MUI” itu diselenggarakan oleh Kantor Berita Radio 68H, yang menampilkan pula cendekiawan Muslim dan tokoh Muhammadiyah Prof. Dawam Rahardjo, ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Fauzan Al Anshari, Direktur ICIP Dr. M. Syafii Anwar, dan Direktur ICRP Masdah Mulia.

Menurut Ma’ruf Amin, fatwa itu sudah melalui kajian sangat lama serta pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari masyarakat. Karena besarnya masalah, MUI tidak menggunakan Forum Komunikasi Fatwa, melainkan menggunakan Forum Munas Ulama yang dihadiri lebih dari 300 orang yang mempresentasikan ulama dari seluruh daerah dan dari seluruh ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. “Oleh karena itu saya melihat tidak ada lagi representasi ulama di luar Munas,” katanya tegas.

Ia menampik keras tudingan bahwa fatwa-fatwa itu akan menyulut konflik antar agama. “Saya ingin memperoleh penegasan, mana yang dianggap kontroversi. Bisa saja yang menanggapi salah faham, atau tidak faham, atau mengikuti faham yang salah,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Munas MUI 28 Juli lalu, dikeluarkan 11 fatwa yang beberapa diantaranya memicu pro-kontra di masyarakat. Ormas-ormas Islam dan mayoritas umat Islam rata-rata setju dengan butir-butir Fatwa yang bisa menjadi pedoman dalam hisup mereka. Namun sebagian kaum liberal dan sekularis, serta non-Islam, bereaksi sebaliknya. Ini terutama menyangkut diharamkannya umat Islam mengikuti ajaran Islam liberal, pluralisme dan sekularisme, serta fatwa bahwa aliran Ahmadiyah itu sesat. Denga dalih MUI tidak punya hak membuat fatwa seperti itu, mereka mengadakan beragam cara yang menggiring opini publik memusuhi MUI dan fatwa-fatwanya.

Bagi tokoh NU dan salah satu dari lima pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, munculnya pendapat-pendapat miring yang mencerca fatwa-fatwa itu, justeru membuatnya makin yakin bahwa ulama harus memberikan bimbingan dan pedoman. Harus memberikan fatwa-fatwa. “Sesungguhnya fatwa ulama itu, pertama adalah membetulkan aqidah. Taskhikhul aqidah. Jadi banyak aqidah yang menyimpang,” katanya mantap.

Ia menjelaskan, memahami aqidah itu ada metodanya. “Bukan seenaknya, mau ngomong semaunya. Seakalnya. Itu bukan agama, tapi mau-maunya sendiri,” katanya mengkritik kalangan liberal yang berani menafsirkan kaidah-kaidah agama tanpa memiliki ilmu yang diperlukan.

Ia melanjutkan, di dalam agama itu ada yang ditolir, namanya wilayah kebolehan berbeda pendapat, atau wilayatulmanhaj. “Ini harus ngaji dulu. Kalau ndak ngaji, ndak bakal paham ini. Ini ada ilmunya,” katanya menyindir. Wilayatulmanhaj itu orang boleh berbeda pendapat. “Kalau di luar wilayah itu namanya khuruuj’anilmanhaj. Dia sudah keluar. Dan ada kesepakatannya. Ada ijma’-nya. Bukan orang per-orang. Seenak udelnya saja.”

Menurutnya pula, ada kalanya pikiran atau pendapat yang diyakini benar oleh seseorang bisa dianggap tidak benar oleh orang lain. Sama-sama mengaku berasal dari Al-Qur’an. Untuk yang seperti itu, ulama akan meneliti benar atau tidaknya cara orang itu memahami Qur’an.

Di dalam memilih suatu pendapat, MUI menggunakan metode mana yang paling kuat. Yang unggul dan tidak unggul. Bukan asal memilih. Sebab ada pedomannya, yaitu “memberikan hukum dengan sesuatu yang tidak unggul sama dengan memberikan hukum dengan yang selain dengan hukum Allah”.

11 Fatwa Hasil Munas MUI VII

Munas VII Majelis Ulama Indonesia ditutup Jumat (29/7/2005) oleh Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta. Hasil Munas MUI yang patut disimak adalah 11 fatwa yang dirilis lembaga itu.

Berikut ini adalah 11 fatwa tersebut:

1) MUI mengharamkan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta.

2) MUI mengharamkan perdukunan dan peramalan termasuk publikasi hal tersebut di media.

3) MUI mengharamkan doa bersama antaragama, kecuali doa menurut keyakinan atau ajaran agama masing-masing, dan mengamini pemimpin doa yang berasal dari agama Islam. Fatwa ini dikeluarkan karena doa bersama antaragama dianggap sebagai sesuatu yang bid’ah atau tidak diajarkan dalam syariah agama Islam.

4) MUI mengharamkan kawin beda agama kecuali tidak ada lagi muslim atau muslimah untuk dinikahi.

5) MUI mengharamkan warisan beda agama kecuali dengan wasiat dan hibah.

6) MUI mengeluarkan kriteria maslahat atau kebaikan bagi orang banyak.

7) MUI mengharamkan pluralisme (pandangan yang menganggap semua agama sama), sekularisme dan liberalisme.

8) MUI memfatwakan, hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara dan tidak ada hak bagi negara merampas bahkan memperkecilnya, namun jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah kepentingan umum.

Pemerintah dapat mencabut hak pribadi untuk kepentingan umum jika dilakukan dengan cara musyawarah dan tanpa paksaan serta harus menyediakan ganti rugi dan tidak untuk kepentingan komersial.

9) MUI mengharamkan perempuan menjadi imam salat selama ada pria yang telah akil baliq. Perempuan mubah jika menjadi imam salat bagi sesama perempuan.

10) MUI mengharamkan aliran Ahmadiyah.

11) MUI memperbolehkan hukuman mati untuk tindak pidana berat.

Munas MUI VII Keluarkan 11 Fatwa

JAKARTA — Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke VII yang ditutup Jumat (29/7) ini oleh Wapres Jusuf Kalla, menghasilkan 11 fatwa dan sejumlah rekomendasi (taushiyah) sebagai sumbangsih MUI untuk kemajuan umat Islam, bangsa dan negara.

”Baru munas kali ini, MUI mengeluarkan banyak fatwa sampai 11, pada munas-munas sebelumnya, paling hanya tiga fatwa,” ujar Ketua Komisi Fatwa KH Ma’ruf Amin disela-sela Munas MUI ke VII di Jakarta, Kamis (28/7). Dari 11 fatwa yang dibahas di Komisi C, dua fatwa lebih bersifat penegasan dari fatwa yang sudah dikeluarkan sebelumnya.
‘Kedua fatwa itu merupakan pendapat ulama tentang faham Ahmadiyah dan Perkawinan beda agama. Dalam soal Ahmadiyah ini, fatwa tersebut menyebutkan bahwa Ahmadiyah Lahore maupun Qadiani, dinilai sebagai ajaran di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Untuk itu, MUI mendesak pemerintah segera tindakan tegas terhadap paham tersebut. Sementara untuk masalah perkawinan beda agama, munas MUI kali ini kembali menegaskan fatwa dari munas MUI ke II tahun 1980, yang menyebutkan perkawinan beda agama itu haram dan tidak sah.

‘Fatwa MUI yang dibacakan Sekretaris Komisi C, Hasanuddin, juga menyebutkan masalah praktik perdukunan dan peramalan yang dinilai sebagai hal yang haram, serta masalah acara doa bersama sebenarnya tidak dikenal dalam Islam sehingga disebut bid’ah. ”Untuk doa bersama dengan cara berdoa bergiliran adalah haram mengamini doa-doa dari agama lain, juga haram jika dilakukan doa bersama secara serentak, namun mubah hukumnya jika doa bersama dilakukan menurut agama masing-masing,” katanya.

‘Sementara terhadap masalah pemikiran Islam liberalisme, MUI menyebutkan sebagai hal yang haram bila liberalisme itu didefinisikan sebagai pemikiran Islam yang menggunakan pikiran manusia secara bebas, bukan pemikiran yang dilandaskan agama. Demikian juga dengan pandangan mengenai sekularisme. MUI juga menilai haram terhadap pandangan mengenai pluralisme, bila konsep itu diartikan sebagai pandangan yang menyebutkan bahwa semua agama adalah sama. ”Yang boleh adalah pluralitas yang diartikan sebagai kenyataan bahwa masyarakat memiliki agama yang berbeda-beda dan karenanya harus saling menghormati dan berdampingan dengan baik,” kata Hasanuddin.

‘Fatwa lainnya antara lain mengharamkan wanita menjadi imam sholat, hukuman mati pada tindak pidana tertentu, perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan fatwa tentang pencabutan hak milik kepentingan pribadi untuk kepentingan umum. Sementara itu, hasil sidang Komisi D menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, MUI juga mendukung gerakan penghematan nasional, pemberantasan praktik perjudian, pemberantasan pornografi dan pornoaksi, pemberantasan miras, narkoba, HIV/AIDS.

‘Selain itu, MUI mendesak pemerintah dan DPR membahas sejumlah RUU krusial, di antaranya RUU tentang pornografi dan pornoaksi, RUU tentang produk halal. Agenda tadi malam yaitu penyusunan 13 anggota formatur yang selanjutnya bertugas menyusun pengurus MUI Periode 2005-2010. Di antara yang duduk sebagai formatur, adalah Ketua Umum MUI priode 2000-2005 KH Sahal Mahfudh, Sekum MUI Din Syamsuddin, pewakilan Dewan Penasehat MUI Ali Yafi yang diwakilkan Tolchah Hasan, serta anggota lain yang dipilih berdasarkan zone wilayah dan perwakilan ormas Islam. Menurut ketua pelaksana Munas MUI VII Ichwan Syam, pemilihan ketua umum MUI tidak akan lepas dari fatsoen yang telah melekat lama di MUI, yaitu melibatkan dua ormas Islam terbesar NU-Muhammadiyah.

Islam diatas Puing Genosida

Islam makin populer di tengah rakyat Rwanda. Ratusan ribu warga Kristen masuk Islam karena ditolong warga Muslim saat pembantaian massal 1994

Alirsyad.org – Adzan shalat Jum’at belum berkumandang, namun muslimin Rwanda sudah memenuhi ruang shalat di masjid utama di Kigali, ibukota Rwanda. Sebagian jamaah yang tidak memperoleh tempat di dalam masjid terpaksa memenuhi ruang parkir, bahkan melebar sampai keluar pintu gerbang masjid.

Pemandangan seperti ini tergolong baru di negara kristen yang pernah tercabik perang saudara ganas dan aksi pembantaian massal (genocide) di tahun 1994, yang menewaskan 800.000 warganya. Sebuah fase kelam dalam sejarah Rwanda yang ternyata menjadi berkah bagi Islam. Pasca perang saudara itu, banyak warga Kristen dan Katolik Rwanda yang menjadi Muslim!

Ya, hampir satu dekade setelah aksi pembantaian ratusan ribu etnis minoritas Tutsi oleh mayoritas Hutu itu, agama Islam justeru semakin populer. Seperti ditulis surat kabar Amerika Serikat, Washington Post, Muslim saat ini meliputi 14 persen dari 8,2 juta warga Rwanda. Ini berarti meningkat dua kali lipat dari saat sebelum genosida tahun 1994!

Kini sudah menjadi pemandangan biasa melihat wanita berjilbab dan laki-laki berpeci khas Muslim Afrika di jalan-jalan kota Kigali. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah Islam dipenuhi murid. “Kami ada dimana-mana,” kata Syeikh Saleh Habimana, pemimpin masyarakat Muslim Rwanda, yang memiliki jaringan masjid di hampir seluruh kota di negara Afrika itu.

Rwanda dikelilingi oleh negara Sudan, Tanzania, dan Uganda, yang memiliki komunitas Muslim cukup besar. Namun agama Islam tidak pernah populer disana sebelum meletus genosida pada 1994.

Pada rentang waktu antara April sampai Juni 1994, milisi dan massa etnis Hutu memburu dan membantai ratusan ribu warga Tutsi. Hanya dalam beberapa bulan, lebih dari separuh warga Tutsi tewas dibantai.

Pembantaian massal itu sangat menohok masyarakat Kristen Rwanda, apalagi terbukti banyak para pastor katolik dan pendeta protestan terkemuka yang terlibat dalam aksi biadab itu. Dan kini mereka harus berhadapan dengan pengadilan kejahatan hak-hak asasi manusia (HAM). Salah satunya adalah Elizaphan Ntakirutimana, kepala Gereja Advent Hari Ketujuh.

Ntakirutimana yang orang Hutu menggiring ribuan warga etnis Tutsi ke gereja nya di provinsi Kibuye dengan janji akan dilindungi keselamatannya. Tapi nyatanya sang pendeta justeru menyerahkan orang-orang Tutsi itu kepada milisi Hutu yang kemudian membantai dengan sadis 7.000-an warga Tutsi itu dalam satu hari.

Pada waktu yang sama, Muslim Rwanda – yang umumnya memiliki ikatan perkawinan baik dengan warga Hutu maupun Tutsi-membuka pintu rumah mereka lebar-lebar bagi warga Tutsi yang ketakutan. Entah kenapa warga Hutu yang Kristen itu tak berani memasuki kampung atau rumah-rumah keluarga Muslim.

Yahya Kayiranga, pemuda Tutsi yang lari bersama ibunya dari ibukota Kigali di awal pembantaian, diselamatkan dirumah keluarga Muslim di kota Gitarama. Disana ia bersembunyi sampai aksi pembantaian itu berakhir. Namun ayah dan pamannya yang tetap tinggal di Kigali, tewas dibunuh.

“Kami ditolong oleh orang yang tidak kami kenal,” kata anak muda berusia 27 tahun itu, seperti dilaporkan surat kabar Amerika lainnya, Chicago Tribune. Ia kecewa berat dengan perilaku para pastor dan pendeta yang justeru ikut terlibat tindakan keji itu. Yahya pun memilih menjadi Muslim di tahun 1996.

“Saya tahu Amerika menganggap Muslim sebagai teroris. Tapi bagi kami orang Rwanda, mereka adalah pejuang pembebas selama masa pembantaian massal,” kata Jean Pierre Sagahutu (37 tahun), warga Tutsi lainnya. Ia yang dulunya Katolik ini memeluk Islam setelah ayah dan 9 anggota keluarganya dibantai oleh warga Hutu yang seagama dengannya.

“Saya ingin menyelamatkan diri ke gereja, tapi tempat itu justeru sangat buruk untuk bersembunyi. Lalu sebuah keluarga Muslim membawa saya, dan menyelamatkan hidup saya.”

Yahya Kayiranga sekarang rajin belajar bahasa Arab dan Al Qur’an di sebuah madrasah di dekat tempat tinggalnya. Ia juga rajin salat lima waktu dan ibadah lainnya. “Awalnya memang berat, tapi setelah dipraktekan secara rutin menjadi mudah, biasa saja,” katanya.

Perkembangan spektakuler Islam ini sangat mencemaskan Gereja Katolik setempat. Menurut beberapa pastur, mereka telah meminta nasihat dari Vatikan untuk menghadapi besarnya arus kepindahan penganut Katolik ke Islam. “Gereja Katolik menghadapi masalah besar setelah genosida. Rasa percaya umat sudah hilang,” kata Jean Bosco Ntagugire, pastur di sebuah gereja di Kigali.

Para pemimpin Muslim Rwanda kini tengah berjuang keras dan menyerukan pentingnya persatuan dan toleransi bagi para mualaf, baik yang berasal dari etnis Hutu maupun Tutsi. Syeikh Saleh Habimana kini salah satu tokoh dalam komisi antar agama yang belum lama ini dibentuk pemerintah Rwanda untuk mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Dan di negara dimana rasa marah dan takut akibat pembantaian massal itu belum hilang benar, masjid-masjid di Rwanda menjadi tempat terjadinya rekonsiliasi secara alami.

“Dalam Islam, Hutu dan Tutsi itu sama,” kata Kayiranga. “Islam mengajarkan pada kami tentang persaudaraan.”

Tak hanya warga Tutsi yang ramai-ramai masuk Islam, warga Hutu juga banyak yang menjadi Muslim. Kalau orang Tutsi masuk Islam karena terkesan dengan umat Islam yang telah menyelamatkan jiwa mereka, orang-orang Hutu masuk Islam karena ingin menghilangkan ingatan penuh kekerasan di masa silam. “Mereka merasa tangan mereka penuh darah, dan mereka memeluk Islam untuk membersihkan diri,” kata Habimana.

Umat Islam Rwanda sebelum ini dianggap sebagai warga kelas dua. Mereka umumnya bekerja sebagai pengemudi taksi dan pedagang, sementara mayoritas warga Rwanda hidup sebagai petani. “Karena kami Muslim maka kami tak dianggap sebagai orang Rwanda,” kata Habimana.

Namun kini setelah agama Islam populer, anggapan seperti itu mulai berubah. “Sekarang kami melihat Muslim sebagai orang yang sangat baik,” kata Salamah Ingabire (20 tahun), yang memeluk Islam di tahun 1995. “Apa yang kami lihat selama masa pembantaian massal itu telah membuat pikiran saya berubah.” (MA)

Amerika mencari Qur’an

Tindak penistaan terhadap kitab suci Al Qur’an yang dilancarkan interogator militer AS di kamp Guantanamo, justeru membuat banyak warga ingin mempelajari Al Qur’an.

Alirsyad.org – Pemerintah Amerika Serikat boleh saja terus melancarkan perang anti-Islam lewat kampanye ‘Perang Melawan Teror’ (War on Terror). Namun rakyatnya justeru makin penasaran untuk mempelajari Islam. Dan kini beribu-ribu warga mencari-cari Al Qur’an. Mereka ingin tahu Islam dari sumber pertamanya, bukan dari mulut para orientalis yang suka memutarbalikkan ajaran Islam.

Antusiasme warga Amerika itu nampak dari banyaknya permintaan akan kitab suci Al Qur’an yang dibagikan secara gratis oleh Council on American-Islamic Relations (CAIR). Lembaga advokasi Muslim terbesar di Amerika ini sekarang sedang melancarkan kampanye bertema “Explore the Qur’an” (Menelaah Al Qur’an) kepada warga non-Muslim, guna mengikis sikap sinisme dan anti-Islam di kalangan warga Amerika yang tidak tahu Islam.

Sudah sekitar 10.000 warga yang memperoleh kitab suci itu secara cuma-cuma, dan mereka kini giat mempelajari Islam. Antusiasme itu justeru didorong oleh tindakan para interogator militer AS di kamp tahanan Guantanamo yang menista kitab suci Al Qur’an, dengan cara merobek, memasukan ke toilet, bahkan mengencinginya di depan para tahanan. Tindakan biadab itu akhirnya diakui oleh Pentagon (kementerian pertahanan AS), setelah sebelumnya mencoba menyangkalnya. said in a press release Monday, June 6.

“Respon yang sangat positif terhadap kampanye ‘Explore the Qur’an’ ini merefleksikan minat warga biasa Amerika untuk memahami Islam dan umat Islam,” kata Nihad Awad, direktur eksekutif CAIR, seperti dikutip Islam-online.net 7 Juni lalu. Menurutnya, dalam hitungan menit, sudah banyak permintaan Al Qur’an gratis itu melalui telpon ke kantor CAIR, menyusul dipublikasikannya artikel kampanye itu di surat kabar nasional USA Today.

Copy Al Qur’an yang dibagikan itu adalah terjemahan Al Qur’an dalam bahasa Inggris oleh Abdullah Yusuf Ali, yang diterbitkan di Amerika oleh Amana Publications. Dalam paket Al Qur’an itu juga disertai surat yang menjelaskan bagaimana Muslim menghargai kitab suci itu.

Pekerja Amana Publication Mengepak Al Qur’an

“Tuduhan salah dan kurang informasi sering dilancarkan orang terhadap Al Qur’an. Tapi sekarang, insiatif kampanye ini akan meletakkan teks suci ini langsung ke tangan rakyat Amerika, dan mendorong seluruh warga secara sadar menemukan kebenaran melalui Islam,” kata CAIR dalam siaran pers nya.

Militer Amerika pada 3 Juni lalu akhirnya mengakui lima kasus penistaan terhadap kitab suci Al Qur’an oleh para interrogator dan petugas tahanan di pangkalan Angkatan Laut AS, di Guantanamo (Kuba). Tindakan penistaan itu dilakukan untuk ‘meruntuhkan mental’ para tahanan Muslim yang diciduk secara asal-asalan oleh militer Amerika dari Afghanistan, saat AS dan sekutunya menginvasi dan kemudian menduduki negara Islam itu. Kontroversi ini marak menyusul berita di majalah Newsweek edisi 9 Mei, yang memuat kasus memalukan itu. Newsweek mengutip seorang sumber di pemerintah yang tak mau disebut namanya.

Laporan majalah besar Amerika itu telah memancing protes di seluruh Dunia Islam, dan mengakibatkan korban jiwa sampai 15 orang di Afghanistan.

Amnesty International, lembaga pembela hak-hak asasi manusia (HAM) internasional yang berpusat di London, telah menjuluki kamp tahanan Guantanamo sebagai “Gulag baru.” Gulag adalah kamp penjara dan kerja paksa yang dibuat rezim dictator kejam Joseph Stalin di Uni Soviet dulu. Mendapat tuduhan seperti itu, Presiden AS George Bush marah besar, persis seperti para dictator di negara-negara Dunia Ketiga yang tak tahan kritik lembaga HAM.

Kampanye CAIR itu dilakukan terhadap warga Amerika dari berbagai kelompok profesi pekerjaan, agama, etnis, dan sebagainya, termasuk pula perwira polisi, pendeta-pendeta Kristen, dan para professor.

“Ini bukan buku yang menganjurkan kekerasan, tapi justeru memandang dunia ini dalam kaca mata perdamaian,” kata Arthur Ort, salah satu warga yang memperoleh kitab suci Al Qur’an secara gratis.

“Saya ingin membaca terjemahan bahasa Inggris kitab ini untuk diri saya sendiri. Saya akan lihat apa yang dikatakan kitab ini dan apakah saya bisa memahaminya,” tambah Chuck Roth, seorang veteran Perang Vietnam.

CAIR yang diketuai oleh Nihad Awad ini dikenal luas sebagai lembaga pembela hak-hak kaum Muslimin AS. Peran lembaga ini sangat menonjol dalam empat tahun terakhir, pasca Peristiwa 11 September 2001 yang kemudian disusul dengan serangan dan tindak diskriminasi terhadap banyak Muslim di negeri itu menyusul tudingan media massa dan pemerintah Amerika menuding pelaku serangan itu adalah para militan Islam. Sebuah tuduhan yang sampai sekarang belum terbukti. Apalagi enam dari 21 orang yang dituduh Washington sebagai pelaku serangan bunuh diri itu ternyata masih hidup segar bugar di negaranya, Arab Saudi.

Dalam laporannya 11 Mei lalu, CAIR mengungkapkan bahwa tindak kejahatan, diskriminasi dan pelecehan terhadap Muslim di AS selama tahun 2004 telah meningkat sampai 50% dibanding tahun sebelumnya (2003). Minoritas Muslim AS semakin menjadi korban akibat dikeluarkannya UU Patriot (Patriot Act) dan peraturan-peraturan lain dari negara bagian yang diterapkan setelah serangan 11 September.

Pesan kebencian yang sangat lugas misalnya terlihat bulan lalu di sebuah Al Qur’an yang dibeli seorang Muslim. Di sampul bagian dalam kitab suci itu terdapat tulisan dan gambar yang sangat menghina agama Islam. (MA)